DPR Tunda Pengesahan Daerah Otonomi Baru

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Rencana pengesahan 21 Daerah Otonomi Baru yang sedianya akan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR Senin (29/9) batal dilakukan. Hal itu karena tidak ada kata sepakat dalam pembahasan di tingkat komisi II DPR RI dan untuk menghindari kecemburuan dari sejumlah daerah lainnya.

“Keputusannya karena tidak mufakat, jadi ditunda.. Jadi kan tidak adil, apabila hanya 21 yang lolos, dan 65 lainnya enggak lolos. Itulah kemudian yang menjadi pertimbangan dan hasil dari rapat tadi pagi,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Hakam Naja kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (29/9).

Menurut Hakam, dengan dibatalkannya pengesahan 21 DOB, pembahasan seluruh daerah otonom baru itu akan diserahkan kepada anggota DPR periode 2014-2019.  

“Badan Legislasi bilang bisa di carry over untuk periode mendatang karena ini undang-undang yang bersifat kumulatif terbuka,” lanjut Hakam.

Pihak pemerintah sebelumnya telah menyetujui pengesahan 21 Daerah Otobomi Baru tersebut, namun pada pembahasan hari ini, pemerintah juga sepakat terhadap usulan DPR agar menunda pengesahan itu. Menurut dia, penundaan pembahasan DOB ini lebih baik daripada disahkan dengan tergesa-gesa.

“Kalau dengan waktu yang lebih longgar, siapa tahu bisa lebih jernih” kata Hakam.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR membahas 87 rancangan undang-undang daerah otonom baru. Jumlah itu dibagi ke dalam 65 RUU DOB yang ditetapkan lebih dulu, dan kemudian 22 usulan tambahan. Dari sejumlah usulan ini, ada 21 daerah yang dianggap pemerintah layak disahkan sebagai daerah baru.

Sementara itu, ratusan warga yang menuntut pemekaran Kikim Area melakukan aksi unjuk rasa dan berkumpul di lobi Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (29/9). Mereka mempersoalkan tidak dimasukkannya Kikim Area dalam daftar Daerah Otonomi Baru yang akan disahkan DPR RI.

Aksi yang dipimpin tokoh Kikim Area Bursah Zarnubi itu menuntut DPR dan Pemerintah mensahkan Kikim Area sebagai sebuah kabupaten baru. Menurut Bursah, pihaknya telah memperjuangkan berdirinya daerah otonomi baru di Sumatera Selatan tersebut selama 10 tahun dan memastikan seluruh persyaratan telah terpenuhi.

“Sebagai putra asli Kikim Area, saya tahu benar bahwa perjuangan pemekaran Kikim Area menjadi kabupaten baru telah dilakukan selama 10 tahun dan bisa saya pastikan bahwa Kikim Area sangat siap untuk dimekarkan menjadi kabupaten baru,” tegas Bursah yang juga mantan anggota DPR RI tersebut.