PKS: Tak Ada Hal Genting, DPR Akan Tolak Perppu Pilkada

Foto: dpr.go.id

Jakarta,Sayangi.Com– Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Hidayat Nur Wahid menyatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada tidak bisa diberlakukan jika DPR menilai tidak ada kegentingan yang mendesak sebagai syarat seorang Presiden menerbitkan Perppu.

“Jika tidak ada hal yang genting dan mendesak, maka Perppu tidak bisa diberlakukan,” kata Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Selasa (30/9), menanggapi rencana Presiden SBY untuk menerbitkan Perppu Pilkada secara langsung dengan sejumlah perbaikan.

Menurut Hidayat, meskipun presiden mengeluarkan Perppu tetapi tidak serta-merta langsung berlaku karena sebelum dapat diberlakukan peraturan pengganti undang-undang tersebut harus melewati beberapa tahapan.

“Pengajuan Perppu oleh presiden harus disampaikan ke DPR dan DPR akan membawanya ke dalam agenda sidang terdekat. Kemudian DPR akan memutuskan apakah Perppu berlaku atau tidak,” katanya.

Ia menambahkan, jika DPR menilai tidak ada hal yang genting dan mendesak maka Perppu tidak bisa diberlakukan.

“Begitu kata UUD 1945. Pertanyaannya adalah apakah sekarang ada hal genting dan mendesak, tidak ada kan,” ujar Hidayat.