Independensi Pers dalam Pusaran Politik Pilpres 2014

Foto: Istimewa

Sayangi.com – Pemilu Presiden 2014 telah usai. Kontestasi politik lima tahunan tersebut patut disyukuri karena berlangsung damai dan sukses, sebuah situasi tak seperti yang dikhawatirkan banyak kalangan yang memprediksi adanya chaos.

Namun demikian, di balik suksesnya pelaksanaan pilpres juga tebersit berbagai kekecewaan yang tak bisa diabaikan begitu saja, setidaknya ketika melihat dalam perspektif perjalanan demokrasi di Indonesia. Pilpres 2014 banyak menampilkan praktik yang menodai perangkat-perangkat penting demokrasi, mulai dari prosesnya yang sarat money politics, lembaga survei yang partisan, hingga media yang tidak lagi independen.

Soal kasus terakhir, yakni independensi media layak menjadi perhatian utama kita. Sebagai pilar keempat (the fourth estate) negara demokratis, seharusnya media mampu independen dari kontrol, baik negara maupun korporasi. Dengan begitu, fungsinya sebagai “pilar keempat” tersebut bukan sekadar wacana. (Martin A. Lee dkk, 1990). Oleh karenanya apa yang terlihat dari fenomena di atas cukup membuat dada kita tersesak. Bukan hanya karena ia merusak kualitas demokrasi, tetapi juga menodai prinsip-prinsip jurnalisme.

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel  dalam bukunya The Elements of Journalism, What Newspeople Should Know and the Public Should Expect (New York: Crown Publishers, 2001) merumuskan sembilan elemen sebagai prinsip Jurnalisme, yang salah satunya adalah independensi. Menurut Kovach, seorang jurnalis harus tetap independen dari pihak yang mereka liput dan juga independen dari faksi-faksi. Independensi semangat dan pikiran harus dijaga. Apa yang harus lebih dipentingkan adalah independensi, bukan netralitas. Jurnalis yang menulis tajuk rencana, kolom, dan opini, tidak bersikap netral. Namun, ia harus independen, dan kredibilitasnya terletak pada dedikasinya pada akurasi, verifikasi data, dan kepentingan publik yang lebih besar, bukan hanya pada batas memberikan informasi.

Menurut Anthony Lewis, kolumnis The New York Times, “Wartawan yang menulis kolom memang punya sudut pandangnya sendiri …. Tapi mereka tetap harus menghargai fakta di atas segalanya.”

Kembali kata Kovach, ia menegaskan bahwa independensi dari faksi bukan berarti membantah adanya pengaruh pengalaman atau latar belakang seorang jurnalis, semisal ras, agama, ideologi, status sosial, dan gender. Namun, pengaruh itu tidak boleh dinomorsatukan, dan mengalahkan peran sebagai jurnalis itu sendiri. Begitu pun dengan loyalitas. Menurut Kovach dan Rosenstiel, loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga (citizens). Ini sebagai manifestasi dari perjanjian sekaligus komitmen jurnalis kepada warga. Komitmen kepada warga bukanlah egoisme profesional. Ia hadir sebagai wujud dari independensi jurnalisme itu sendiri, yang berarti bebas dari semua kewajiban dan kepatuhan, melainkan terhadap kepentingan publik. Dengan begitu, kewajiban jurnalis ‘mengabdi’ kepada kepentingan publik dapat mengalahkan langsung kewajiban mereka pada majikannya sendiri, tempat mereka bekerja.

Bila kita melihat fenomena Pilpres 2014, konsep tersebut begitu jauh panggang dari api. Apa yang ditampilkan media-media kita justru loyal dan patuh pada pemilik modal alias owner, tanpa peduli bagaimana perasaan warga. Setiap saat warga hanya dicekoki dengan informasi-informasi yang menguntungkan pemilik. Sementara informasi yang betul-betul berpihak kepada warga amatlah sedikit. Bahkan sejak awal gong persaingan Pilpres 2014 ditabuh, masyarakat sudah bisa membaca media di Indonesia terbelah menjadi “Media Jokowi” dan “Media Prabowo”.

Pembelahan ini begitu kentara. Misalnya untuk sekadar contoh beberapa media yang terlihat begitu nyata sebagai media partisan adalah Kompas Gramedia Group, Media Group (Media Indonesia dan Metro TV), Tempo, Detik.com, Jawa Pos Group, dan beberapa media seperti Sinar Harapan hingga Suara Pembaruan. Media-media ini dipandang sebagai “Media Jokowi” yang selalu mengampanyekan citra positif Jokowi dan sebaliknya mengampanyekan citra negatif lawan politiknya, Prabowo Subianto. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki kekuatan media, meskipun tidak sebesar dan sebanyak media Jokowi. Sebut saja Viva Group (TvOne, Vivanews, dan ANTV), dan media di bawah kendali MNC Group, meskipun tidak terlihat blak-blakan seperti MetroTV dan TvOne.

Bahkan untuk kategori dua media elektronik yang dikenal sebagai news maker ini, label itu semakin nyata dengan temuan Komisi Penyiaran Indonesia sepanjang periode 19-25 Mei 2014. Dari data KPI, Metro TV menyiarkan 184 kali berita tentang pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dengan durasi total 37.577 detik. Sementara berita tentang pasangan Prabowo-Hatta hanya diputar 110 kali dengan durasi 14.561 detik.

Di sisi lain, pada periode yang sama, TvOne menyiarkan 153 kali pemberitaan tentang Prabowo-Hatta dengan durasi 36.561 detik. Pemberitaan tentang Jokowi-Jusuf Kalla hanya ada 77 kali dengan durasi 18.731 detik. Terlebih lagi, ketidakberimbangan berita ini juga bisa dilihat dari durasi penayangan (pada televisi), pemilihan foto, cara penyampaian berita, hingga pemilihan narasumber. Dari semua itu hendak dibentuk persepsi publik yang melahirkan kesan positif terhadap satu capres dan negatif pada capres yang lain.

Dukungan-dukungan ini tentu bukan tanpa alasan. Kuatnya media semisal Metro TV mendukung Jokowi tidak lepas dari dukungan Sang Pemilik, Surya Paloh yang notabene merupakan Politisi Partai Nasdem kepada Jokowi. Begitu pun dengan kampanye TvOne terhadap Prabowo, karena Aburizal Bakrie sebagai pemilik media tersebut mendukung Prabowo. Hal yang sama juga dengan MNC Group dan Jawa Pos Group. Kekecewaan Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo terhadap NasDem dan Hanura yang mendukung Jokowi, membelokkan langkah politiknya menuju Prabowo. Sementara Dahlan Iskan disebut-sebut memberikan dukungan besar terhadap Jokowi. Bahkan Jawa Pos dikabarkan menjadi salah satu media utama yang meng-counter isu miring tentang Jokowi yang dimunculkan Tabloid Obor Rakyat yang banyak tersebar di wilayah Jawa, khususnya Jawa Timur.

Meskipun demikian, gagalnya Dahlan Iskan masuk dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK dinilai mulai membelokkan arah media yang dimiliki. Isu demikian memang belum terverifikasi, namun jika melihat derasnya kritik yang dilontarkan JPNN, salah satu anggota Jawa Pos Group kepada Pemerintahan Jokowi-JK, seperti membenarkan asumsi tersebut.

Konon, dukungan beberapa media seperti Kompas, BeritaSatu, Suara Pembaruan, termasuk Sinar Harapan kepada Jokowi, sedikit banyak juga karena pengaruh ideologi, dimana kebanyakan umat non-muslim mendukung Jokowi. Barangkali ini sebagai anti-tesis dari banyaknya partai Islam yang mendukung Prabowo-Hatta.

Tentu sah-sah saja jika Kompas menolak anggapan keberpihakan mereka pada capres tertentu dalam Pilpres 2014. Namun ketidakberimbangan media tersebut dalam menghadirkan informasi, termasuk dalam menentukan angle yang cenderung menyudutkan Prabowo, dan di sisi lain cenderung mengesankan citra positif Jokowimenguatkan anggapan di atas. Hal yang sama dengan Tempo. Semakin dalam membantah dukungan mereka terhadap Jokowi, semakin sulit diterima bantahan itu. Apalagi pendiri Majalah Tempo, Goenawan Mohamad sudah sejak awal menolak Prabowo. Dari berita-berita yang disajikan kepada publik pun, mulai dari majalah maupun media lainnya, tampak sekali bagaimana Tempo lebih menonjolkan Jokowi dan sebaliknya, “mengkerdilkan” Prabowo.

Kepentingan Publik

Dukungan-dukungan di atas memperlihatkan bahwa media nasional kita dalam pilpres kemarin kebanyakan sudah jatuh dalam pertaruhan eksistensialisme dan independensi. Di satu sisi, media harus mempertahankan eksistensi dirinya, tapi di sisi lain media harus paham mana “wilayah-wilayah terlarang” yang mesti dijauhi.

Wilayah media adalah pengabdian kepada kepentingan publik. Dari itulah, media harus memahami porsi informasi yang dihadirkan secara berimbang dan tetap mengedepankan kepentingan publik. Pemilik media, apalagi mereka yang terjun ke panggung politik bisa menahan diri. Setidaknya bisa mengendalikan agar media mereka tidak ‘terkotori’ oleh kepentingan politik.

Inilah tanggung jawab media yang harus disadari oleh pemiliknya. Pemilik atau manajemen media tidak boleh mendorong, campur tangan, atau bahkan memberikan tekanan kepada wartawannya agar membuat berita yang melanggar kode etik jurnalistik untuk memenuhi kepentingan Sang Owner. Ketentuan ini sudah diratifikasi termasuk oleh pemilik TV yang ikut kontestasi politik dalam rangka menjaga kemerdekaan pers. Peter Gerldeloos (2003) mengatakan bahwa news media bertanggungjawab menyalurkan informasi ke publik yang mendukung evolusi sehat demokrasi.

Tak hanya KPI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) juga menekankan bahwa pemilik media, terutama media televisi agar menggunakan frekuensi publik yang dipercayakan kepada mereka secara adil. AJI melihat bahwa dalam Pilpres 2014 lalu, beberapa media tidak bisa menempatkan dirinya secara proporsional. Keberpihakan media televisi kepada capres tertentu telah menyalahgunakan frekuensi yang sejatinya milik publik tapi seolah-olah menjadi pemilik perseorangan.

Padahal frekuensi itu, sebagaimana dijelaskan dalam International Telecomunication Union (ITU), merupakan milik publik, dan tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Frekuensi dikelola oleh negara. Siapapun yang menggunakan frekuensi itu harus atas izin negara, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.

Sementara dalam Pilpres 2014, beberapa media menciptakan opini, propaganda, dan mobilisasi pendapat masyarakat, demi memenuhi kepentingan mereka. Dampaknya media bukan lagi mencerdaskan, tetapi justru membodohi publik. Media menunjukkan seakan-akan hanya calon yang mereka dukung yang paling benar dan paling layak dipilih. Dalam konteks inilah, nilai pendidikan politik akan sulit terwujud.

Bukan Jaminan

Pengaruh media dalam membentuk persepsi publik, baik melalui berita, opini, maupun gambar yang disajikan sangat besar. Media bisa mengubah pandangan masyarakat tentang sosok tertentu, dari yang positif menjadi negatif, dan sebaliknya dari yang negatif menjadi positif.

Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa perolehan suara dalam Pilpres berbanding lurus dengan banyaknya pemberitaan dan persepsi yang dibangun media. Hal ini seperti diakui sejumlah pemirsa televisi yang mengaku bahwa tayangan televisi terkait Pilpres 2014 tidak mempengaruhi pilihan mereka.

Salah satunya, apa yang diungkapkan Irga. Ia mengatakan, “Saya nonton TV semua, yang pro Jokowi dan pro Prabowo tapi saya sudah sreg dengan pilihan saya sendiri jadi mau diberitakan apa juga, tetap saya akan pilih nomor satu.”

“Ya semua sudah tahu lah mana yang TV-nya Prabowo mana yang TV-nya Jokowi, kalau saya jelas nontonnya TV yang banyak berita capres idola saya Mas Jokowi,” kata Ovie. (BBC, 4/7/2014).