Margarito Kamis: Yang Dilakukan Jokowi Itu Positif

Jakarta, sayangi.com- Beberapa pakar hukum tatanegara mempersoalkan tindakan Presiden Joko Widodo yang meminta KPK dan PPATK memverifikasi nama-nama calon menteri. Beberapa dari mereka menganggap langkah itu kurang tepat sebab bertentangan dengan arti hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden.

Hal berbeda dikemukakan oleh dosen dan Pakar Hukum TataNegara  Margarito Kamis. Menurut Margarito, yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tersebut adalah Positif sebab presiden tidak memiliki alat atau kewenangan untuk memeriksa apakah calon menteri yang akan diangkatnya memiliki masalah secara hukum atau tidak.

“Yah itu baik dan positif sebab, yang punya kewenangan memeriksa apakah seseorang itu memiliki potensi akan bermasalah secara hukum saat ini adalah KPK dan PPATK,” Kata Margarito Kamis dalam sambungan telepone kepada wartawan Sayangi.com (Rabu, 23/10).

Lebih lanjut Margarito membantah adanya pendapat bahwa tindakan presiden tersebut mengurangi makna prerogatif sang Presiden.

“Tidak ada yang hilang dari hak prerogatif seorang presiden sebab pada akhirnya yang akan memutuskan untuk mengangkat adalah presiden sendiri,” ucapnya lebih lanjut.

“Kecuali jika nanti KPK yang menentukan dan memutuskan siapa yang bisa diangkat dan tidak, itu baru bisa dikatakan mengurangi hak preroratif sang Presiden” jelas Margarito.