Bamsoet: Ditunggu, Program 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK

Foto: Sayangi.com

Jakarta, Sayangi.com – Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menyarankan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan program dan target 100 hari pemerintahan mereka. Terutama, soal harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“‎Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla perlu mengumumkan program dan target 100 hari pertama pemerintahan mereka. Paling penting dari semua program dan target awal pemerintahan Jokowi-JK adalah kepastian mengenai harga bahan bakar minyak bersubsidi,” kata Bambsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo dalam rilis yang diterima Sayangi.com, Minggu (26/10).

Menurut Bamsoet, Jokowi-JK  mengawali pemerintahan dengan ketidakpastian tentang pengelolaan BBM bersubsidi. Ketidakpastian ini menyebabkan publik terus berspekulasi mengenai harga BBM bersubsidi. Contohnya, kata dia, pekan lalu ada spekulasi bahwa Jokowi-JK akan menaikan harga BBM bersubsidi pada November 2014 sebesar 46,1 persen atau dari Rp 6.500 menjadi Rp 9.500 per liter untuk menghemat anggaran tahun ini sebesar Rp 20 triliun.

Karena itu, ia mendesak Jokowi-JK mengubah ketidakpastian ini menjadi sesuatu yang nyata sehingga masyarakat tidak terus berspekulasi.

“Kepastian tentang harga BBM bersubsidi ini layak dimasukan dalam program 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-JK,” ujar Bamsoet.‎

Dia menyatakan keberanian Jokowi-JK memaparkan program 100 hari pertama sangat diperlukan sehingga masyarakat bisa menakar kapabilitas dan kompetensi keduanya dan semua anggota kabinetnya.

“Masyarakat perlu diberitahu target apa yang ingin diwujudkan pemerintahan Jokowi-JK dalam 100 hari ke depan,” katanya.

Bamsoet juga menyinggung mengenai pernyataan Jokowi yang akan merealisasikan pembagian Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Menurut dia, untuk merealisasikan kedua program itu tidaklah mudah sebab cakupannya amat luas hingga ke seluruh pelosok daerah.

“Tantangannya tidak mudah karena harus berkoordinasi dengan semua pemerintah daerah, termasuk instrumen pendukungnya,” jelas Bamsoet.