Ini Nama-nama Menteri dan Calon Menteri yang Bakal Jadi Tersangka

Foto: Sayangi.com

Jakarta, Sayangi.com – Meskipun Kabinet Jokowi-JK sudah diumumkan, namun nama-nama yang pernah mendapatkan stabilo kuning dan merah dari Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) sepertinya tidak akan tenang. Pasalnya, KPK memastikan bahwa beberapa nama calon menteri hingga yang sudah menteri sekalipun akan diciduk dalam waktu setahun.

“Untuk label merah, paling satu tahun lagi menjadi tersangka. List kuning mungkin butuh dua tahun,” kata Ketua KPK Abraham Samad, baru-baru ini.

Abraham Samad memang tidak menyebutkan satu per satu nama-nama tersebut. Hanya saja ada beberapa nama calon menteri atau menteri tertentu yang diduga memiliki persoalan dengan lembaga anti-rasuwah tersebut.

Nama-nama tersebut di antaranya, Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Kebangkitan tersebut sudah berkali-kali diperiksa KPK terkait kasus proyek infrastruktur di Papua yang ditangani Kementerian Transmigrasi pada tahun 2011. Selanjutnya, nama Muhaimin gagal masuk dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK.

Nama lain yang diduga mendapatkan stabilo merah adalah Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian RI. Pada 2010, PPATK merilis nama bekas ajudan Megawati saat menjabat Presiden RI 2001-2004 tersebut menerima Rp54 miliar dari sebuah perusahaan bermasalah.

Selanjutnya sosok Menteri BUMN Rini Soemarno. Ketua Tim Transisi Jokowi-JK ini disebut dalam banyak kasus ketika menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Megawati. Salah satu yang paling heboh adalah pembelian pesawat tempur Sukhoi dari Rusia pada 2003. Rini dianggap menabrak prosedur karena pembelian senili Rp1,47 triliun itu tak ada dalam daftar belanja Departemen Pertahanan. Selain itu juga tidak ada persetujuan DPR dan tak mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan.

Nama lainnya adalah RJ Lino dan Hamid Awaluddin. Lino yang merupakan Direktur Utama Pelabuhan Indonesia II tersebut menurut catatan KPK pernah diperiksa sebagai saksi dugaan suap pembangunan Pelabuhan Cilegon, Banten. Sedangkan Hamid Awaluddin diduga terlibat pengaturan harga kertas suara saat menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum 2004. Saksi-saksi kasus ini menyebut Hamid penentu harga sejak awal sehingga terjadi mark up Rp2,7 miliar.

Nama lain di Kabinet Kerja Jokowi-JK yang diduga terlibat korupsi adalah Arief Yahya. Menteri Pariwisata yang juga mantan Direktur Utama PT Telkom ini sempat terseret kasus korupsi Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang diproses di Kejaksaan Agung. Kasus bermula dari peran PT Telkom sebagai pemenang lelang terbesar dalam proyek senilai Rp1,4 triliun.