Pemecatan Delapan Kader Partai Demokrat Sangat Politis

Jakarta, Sayangi.com- Pergantian antar waktu anggota DPR RI yang dilakukan oleh Partai Demokrat Ambar Tjahyono oleh sebagian pihak dinilai mematahkan semangat reformasi partai politik yang transparan. Pasalnya alasan Pergantian antar waktu tersebut dianggap terlalu dini juga sangat politis.

“Saya kira ini sangatlah politis dan tidak transparan. Sebab yang memutuskannya adalah mahkamah partai yang mungkin saja prosesnya dilakukan tertutup, “ujar Koodinator KPK Watch M. Yusuf Sahide, Selasa (29/10)

Yusuf menilai bahwa seharusnya diperlihatkan kepada publik yang telah memilih anggota dewan dimaksud bahwa ada pelanggaran serius yang dilakukan oleh anggota dewan tersebut semisal terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau terbukti melakukan tindak pidana lainnya.

“Clausul ketidakpatutan terhadap partai itu adalah clausul sebjektifitas yang multi tafsir. Harusnya partai menunjukan sikap transparan yang dalam logika publik bisa dipahami dan diterima tanpa praduga, dan itu tentu saja baik bagi pendidikan politik rakyat,” ujarnya.

Yusuf menambahkan bahwa kalau pergantian antar waktu itu dikaitkan dengan proses pemilihan umum legislatif kemarin, maka seharusnya tidak ada lagi hal yang bisa dipersoalkan secara hukum sebab telah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang berkekuatan tetap.

“Kalau kemarin dalam putusan MK itu terbukti bersalah maka wajar dan benar PAW dilakukan, tetapi nyatanya kan tidak. Saya kira publik bisa menerima jika alasannya adalah demikian,” ucapnya lebih lanjut.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya ada dua anggota DPR Partai Demokrat yang diindikasikan akan di PAW oleh Partai. Hal yang kemudian memicu pro dan kontra di masyarakat.

Mahkamah Partai Demokrat memberhentikan Ambar Tjahyono melalui 251/DPP-PHPU/2014 karena dianggap melanggar kode etik partai, AD/RT dan pakta Integritas. Meski tidak dirinci masalah dimaksud PAW tersebut sementara ini sedang dalam proses.

Senada dengang Yusuf, ketua Bawaslu Muhammad mengatakan bahwa keputusan PAW tersebut tidak memiliki dasar hukum yang cukup. Ia menyarankan agara anggota DPR yang di PAW menggunakan hak hukumnya menggugat ke Pengadilan Negeri.

“Kalau dipecat dan tidak terima mereka bisa ke pengadilan untuk menggugat,”kata Muhammad.

Dirinya yakin bahwa jika nanti pengusulan tersebut sampai di KPU, KPU akan menolaknya.