JK Tegaskan Pemerintah Tak Akan Keluarkan Perpu MD3

Foto: Sayangi.com

Jakarta, Sayangi.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi dingin permintaan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR yang meminta pemerintah menerbitkan Perpu untuk membatalkan UU MD3. Menurut JK, Perpu hanya boleh dikeluarkan kalau keadaannya mendesak dan genting.

“Saya kira kita tidak boleh obral itu Perpu, itu kan kalau keadaannya memaksa,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2014).

JK menegaskan apa yang terjadi di DPR merupakan kondisi yang tidak genting. Pembentukan Pimpinan DPR tandingan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kata JK, mestinya juga tidak perlu terjadi, sebab persoalan tersebut masih bisa diselesaikan melalui musyawarah.

“Saya kira itu hanya bersifat situasional. Ya tentu harus dimusyawarahkan penyelesaiannya,” katanya.

Diketahui, pada Rabu (30/10/2014), KIH meluncurkan Pimpinan DPR tandingan dan mosi tidak percaya kepada Pimpinan DPR sekarang. Selain itu, KIH juga mendorong pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk menerbitkan Perpu UU MD3.

KIH menilai, UU MD3 yang kini berlaku tidak mewakili demokrasi yang sehat di DPR. UU MD3 membuat kursi pimpinan DPR tak secara otomatis dimiliki oleh partai pemenang Pemilu 2014. Setiap kelompok partai berkewajiban membentuk paket untuk diajukan dan dipilih dalam paripurna.

“‎Kami minta pemerintah mengeluarkan Perpu UU MD3. Agar DPR kembali dipimpin pemimpin yang layak agar bisa melayani rakyat,” kata Ketua Fraksi Partai NasDem Victor Laiskodat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2014).