PP PMKRI: Tempuh Cara Lain, Jangan Naikan Harga BBM Bersubsidi

Foto: Sayangi.com/Eman

Jakarta, Sayangi.com – Rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM dan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi adalah kebijakan problematis. Pengurangan subsidi BBM patut diapresiasi karena bisa berdampak positif bagi terbukanya ruang fiskal Negara. Namun dengan menaikan harga BBM bersubsidi justru menambah beban bagi masyarakat yang berdampak pada kenaikan angka kemiskinan.

Hal itu ditegaskan oleh Presidium Gerakan Kemasyarakatan Pengurus Pusat PMKRI, Angelius Wake Kako ketika menggelar Konferensi Pers di Margasiswa PMKRI, jalan Sam Ratulangi, Menteng-Jakarta Pusat, Jumat (31/10)

Sebagai contoh Angelo memaparkan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi pada tahun 2005 yang terjadi sebanyak dua kali (1 maret 2005 dan  1 oktober 2005) berdampak pada meningkatnya jumlah angka kemiskinan dari tahun 2005 ke 2006 yakni 4,20 juta jiwa (35,10 juta jiwa menjadi 39,30 juta jiwa) . Maka rencana kebijakan serupa oleh pemerintahan Jokowi Widodo-Jusuf Kalla dengan dampak yang sudah jelas dirasakan oleh masyarakat, sudah semestinya ditolak.”

“Aliran subsidi BBM yang tidak tepat sasaran (mencapai 77%) karena tidak adanya mekanisme aturan dan pengawasan yang jelas tentang sasaran subsidi BBM itu,”Ujar Angelo

“Lemahnya pengawasan pada sektor hilir BBM bersubsidi dapat kita saksikan di setiap SPBU di mana terdapat sejumlah kendaraan roda empat berplat hitam juga kendaraan perusahaan yang masih menggunakan BBM bersubsidi. Jika hal ini tetap dibiarkan tanpa ada pengawasan yang tegas serta berbagai upaya pembenahan, maka masalah BBM bersubsidi tidak akan pernah terselesaikan di Negara ini,Ucapnya lebih lanjut.

Senada dengan apa disampaikan Angelo, Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI, Lidya Natalia Sartono pada kesempatan yang sama menilai bahwa rencana kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah adalah bentuk ketidakberpihakan pemerintah kepada masyarakat miskin karena akan diikuti oleh kenaikan harga sembako, tarif angkutan umum dan meningkatnya jumlah orang miskin di Indonesia.

“Negara harus se-segera mungkin membersihkan praktik mafia dalam pengelolaan Bahan Bakar Minyak di Negara ini serta menerapkan strategi cadangan minyak (petroleum reserve) agar kebutuhan minyak dalam negeri dapat terpenuhi dengan biaya produksi yang serendah mungkin,” ujar Lidya.

Lidya kemudian menegaskan bahwa secara nasional, PMKRI dengan tegas menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi yang tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat kecil.

“Karena ini merupakan persoalan serius menyangkut kepentingan rakyat kecil, maka PMKRI se-Indonesia akan melakukan aksi turun ke jalan sebagai bentuk protes keras, apabila pemerintaah Jokowi-JK menaikan  harga BBM bersubsidi ” tutup Lidya.