Djan Faridz dan Ahmad Yani Bersaing Perebutkan Ketum PPP

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Mantan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz akan bersaing dengan mantan politisi senayan Ahmad Yani guna memperebutkan kursi jabatan Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PPP) dalam Muktamar VIII yang dilaksanakan di Hotel Sahid Jakarta.

Djan Faridz, yang sebelumnya sempat akan didaulat sebagai ketum secara aklamasi dalam arena muktamar menyambut baik keikutsertaan Ahmad Yani dalam bursa kandidat ketua umum partai berlambang ka’bah tersebut.

“Boleh, tidak ada yang melarang. Kalau mau maju tidak ada yang melarang,” kata Djan Faridz kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

Djan Faridz mmenganggap walaupun sebenarnya sistem aklamasi sudah cukup dalam pemilihan ketua umum. Namun, dia mengaku menyerahkan keputusan kepada peserta muktamar. Ia mengaku siap menerima amanah sebagai ketua umum jika peserta muktamar yang terdiri atas 435 DPC dan 31 DPW menghendakinya.

Sementara itu, Ahmad Yani berpendapat, pemilihan secara aklamasi bagaikan membeli kucing dalam karung. Dengan sistem seperti itu, katanya, peserta muktamar tidak bisa mengetahui secara pasti visi-misi yang diusung calon ketua umum.

Menurut Yani, sebaiknya sistem pemilihan dilakukan demokratis dimana seluruh kandidat ketua umum bisa memaparkan visi-misinya kepada peserta muktamar.

“Kalau aklamasi seperti membeli kucing dalam karung. Itu yang saya tangkap dari kegelisahan peserta muktamar,” katanya.

Yani menyatakan siap bertarung dengan Djan Faridz yang disebut-sebut oleh Ketua Umum PPP demisioner Suryadharma Ali sebagai kandidat terkuat.

“Insya Allah, bismillah saya siap. Asalkan mekanismenya pemilihan, bukan aklamasi seperti semalam,” katanya.

Muktamar VIII PPP di Jakarta berlangsung sejak Kamis (30/10) hingga Sabtu. Salah satu agenda muktamar adalah pemilihan ketua umum baru dengan kandidat, antara lain Ahmad Yani, Djan Faridz, Ahmad Muqowam, dan Dimyati Natakusumah. Muktamar juga akan merumuskan AD/ART partai serta menentukan arah politik PPP ke depan.

Saat pembahasan AD/ART partai sempat terjadi kericuhan di ruang sidang komisi. Hal itu dipicu pembahasan Pasal 13 Anggaran Dasar mengenai struktur organisasi yang menawarkan dua opsi yaitu tentang pengesahan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) apakah disahkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) atau langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Pimpinan sidang sempat mengetuk palu memutuskan pengesahan DPC oleh DPP namun menimbulkan protes. Sejumlah peserta meminta pimpinan sidang tidak memutuskan secara sepihak dan maju ke meja pimpinan.