GMNI: Dalil Pengalihan Subsidi BBM Hanyalah “Modus”

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com- Rencana pemerintah menaikan BBM bersubsi seperti tak selesai menuai penolakan. Secara terbuka ketua presidium pengurus pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Twedy Noviady Ginting mengungkapkan penolakan organisasinya terhadap rencana pemerintah tersebut.

Sikap GMNI diungkap Twedy dalam diskusi yang digelar Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Keadilan di Jalan Tebet Timur Dalam Raya Nomor 43, Rabu (5/11). Menurut Twedy, argumentasi pemerintahan Jokowi-JK yang menyebut perlunya pengalihan subsidi BBM ke sektor lain yang pro rakyat hanyalah “modus” yang mengulang alasan klise pemerintahan sebelumnya.

“Dalil pemerintah menaikan harga bbm dgn memotong subsidi adalah modus belaka.” Ujar Twedy.

Dikatakannya bahwa alasan pemerintah dalam rencana kenaikan harga BBM sungguh melenceng dari prinsip Trisakti Bung Karno.

“Harus dipahami benar oleh pemerintah bahwa konsep trisakti bung Karno jelas termaktub dalam konstitusi yaitu didalam pasal 33 UUD 1945,” Ujar Twedy.

Menurutnya konstitusi telah sangat tegas menyebut bahwa bumi dan kekayaan alam dikuasai negara, dan dalam urusan migas adalah bagaimana pengelolaan migas pada sektor hulu.

Senada dengan Twedy, Wakil Ketua Umum DPP PGK Ady Reza Hariady juga mengatakan bahwa rencana pemerintah tersebut sesungguhnya implikasi dari kesalahan pengelolaan migas di sektor hulu.

“Sebenarnya problem naik tak naiknya harga BBM adalah implikasi dari pengelolaan migas di sektor Hulu. Apakah pemerintah mampu membuat kebijakan radikal soal migas sehingga peluang untung negara dalam pengelolaan migas dapat diperoleh negara,” tambah Wakil Ketua Umum DPP PGK Ady Reza Hariady.