Perppu Pilkada Digugat ke MK, Ahok Terancam Tak Dilantik

Jakarta, Sayangi.com – Ketentuan Pasal 203 ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur soal Pergantian Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah jika terjadi kekosongan jabatan digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Pendaftaran judicial review pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi dilakukan pada 4 November 2014 oleh seorang warga yang berdomisili di Provinsi Papua bernama Yanni.

Untuk diketahui ketentuan Pasal 203 ayat 1 Perppu No. 1 Tahun 2014 berbunyi “Dalam hal terjadi kekosongan  gubernur, bupati dan walikota yang diangkat berdasarkan  UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, wakil  gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menggantikan  gubernur, bupati dan walikota sampai dengan berakhir masa jabatannya”.
 
“Saya menilai ketentuan dalam pasal 203 tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat 4  UUD 1945 yang mennyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis,” tegas Yanni kepada Sayangi.com, Rabu (5/11) malam.

Pengertian dipilih secara demokratis, menurut Yanni, tidak boleh dipahami secara parsial hanya untuk  proses awal pengisian dan atau penempatan jabatan  tersebut, namun harus  dimaknai secara utuh dan konsisten tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

“Artinya, sekalipun itu untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, bupati dan walikota, tetap harus dipilih secara demokratis, bukan diangkat secara otomatis,” jelas Yanni.

Menurut Yanni, selain bertentangan dengan pasal 18 ayat 4 UUD 1945, ketentuan pasal 203 ayat 1 Perppu Pilkada tersebut juga bertentangan dengan  ketentuan pasal  28D ayat 3  UUD 1945, yang menyatakan “setiap warga negara  berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Yanni berpendapat, dengan pengangkatan secara otomatis Wakil Kepala Daerah untuk  mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah, secara langsung maupun tidak langsung  telah  membatasi bahkan menghalangi hak dan kesempatan bagi warga negara untuk menjadi Kepala Daerah. Selain itu, Sekalipun Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara berpasangan, akan tetapi mandat yang  diberikan oleh rakyat yang tercermin  dari pilihan politiknya pada saat pemilihan, memiliki sifat dan orientasi yang berbeda antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah.

“Dari logika konstitusi tersebut, menurut hemat saya, apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Daerah baik guberur, bupati maupun walikota yang diangkat berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tidak serta merta secara otomatis diisi oleh Wakil Kepala Daerah, melainkan harus dilakukan proses yang demokratis, baik dilakukan pemilihan ulang secara langsung ataupun pemilihan  melalui DPRD. Prinsipnya harus  dipilih secara demokratis sehingga tidak melanggar UUD 1945,” Jelas Yanni.

Dalam materi gugatannya, selain memohon MK mengabulkan seluruh gugatan, Yanni sebagai pemohon juga meminta MK untuk mengeluarkan putusan sela yang berisi perintah kepada Presiden, Mendagri dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menghentikan sementara proses pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah sampai ada putusan final dari MK.

Meski secara spesifik Yanni menyebutkan gugatan tersebut tidak memiliki tendensi atau tujuan politik apapun, termasuk menyangkut polemik pengisian kekosongan jabatan Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan oleh Jokowi, namun jika gugatan tersebut dikabulkan Mahkamah Konstitusi maka akan membatalkan pelantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan menggantikan Joko Widodo sebagai gubernur DKI Jakarta.

Seperti diketahui, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) rencananya akan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 18 November 2014. Pengangkatan Ahok tersebut menggunakan dasar hukum Pasal 203 ayat 1 Perppu Pilkada.