Yusril: Ini Bukan Warung, 3 Kartu Jokowi Harus Jelas Dasar Hukumnya

Foto:: Sayangi.com/dok

Jakarta, Sayangi.com – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan dasar hukum kebijakan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Ia mengungkapkan, sampai siang ini belum jelas apa dasar hukum dikeluarkannya kebijakan tiga jenis kartu sakti yang dikeluarkan Jokowi itu.

“Niat baik untuk membantu rakyat miskin karena mau menaikkan BBM memang patut dihargai. Hal seperti itu sudah dilakukan sejak SBY. Namun mengeluarkan suatu kebijakan haruslah jelas dasar hukumnya,” kata Yusril dalam rilis yang diterima sayangi.com, Kamis (6/11).

Yusril menerangkan, cara mengelola negara tidak sama dengan mengelola rumah tangga atau warung. Dikatakan Yusril, kalau mengelola rumah tangga atau warung, apa yang terlintas dalam pikiran bisa langsung diwujudkan dalam tindakan. Namun tidak begitu dengan negara. Suatu kebijakan harus ada landasan hukumnya.

Ditambahkan Yusril, kalaupun belum ada landasn hukumnya, maka harus disiapkan dulu, agar kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kebijakan itu berkaitan dengan keuangan negara, Presiden harus bicara dulu dengan DPR, karena DPR memegang hak anggaran. Karena itu perhatian kesepakatan-kesepakatan dengan DPR yang sudah dituangkan dalam UU APBN.

“Puan Maharani jangan asal ngomong kalau tidak paham tentang sesuatu. Lebih baik dia belajar mengelola negara dengan benar. Puan katakan kebijakan tiga kartu sakti itu akan dibuatkan payung hukumnya dalam bentuk INPRES dan KEPPRES yang akan diteken Presiden Jokowi. Puan harus tahu bahwa INPRES dan KEPPRES itu bukanlah instrumen hukum dalam hirarki peraturan perundang-undangan RI. Inpres dan Keppres pernah digunakan di zaman Bung Karno dan Pak Harto sebagai instrumen hukum. Kini setelah reformasi, tidak digunakan lagi,” terangnya.

Menurut Yusril, Inpres hanyalah perintah biasa dari Presiden dan Keppres hanya untuk penetapan seperti mengangkat dan memberhentikan pejabat.

“Mensesneg Sutikno juga harus bicara hati-hati mengenai sumber dana yang digunakan untuk membiayai kebijakan tiga kartu sakti itu. Dia katakan dana tiga kartu sakti berasal dari dana CSR BUMN. Jadi bukan dana APBN sehingga tidak perlu dibahas dengan DPR,” demikian Yusril.