KPK Soroti Penerimaan Pajak, Dana Hibah dan Bansos DKI

Jakarta, Sayangi.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad mengkritisi beberapa masalah dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, terutama yang berasal dari sektor pajak serta pendistribusian dana hibah dan bantuan sosial(bansos). Penerimaan pajak di Jakarta yang menjadi sorotan Abraham Samad di antaranya pajak reklame, restoran, hotel dan hiburan.

“Jangan lupa pengelolaan pajak reklame di DKI juga belum terbuka. Misalnya target penerimaan pajak, itu rata-rata diturunkan. Misalnya ditulis Rp 1 miliar padahal seharusnya bisa Rp 2 miliar,” ujar Samad saat menghadiri¬† Semiloka Koordinasi Supersvisi (Korsup) Pencegahan Korupsi dan Rencana Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Balai Agung, Balaikota DKI, Kamis (6/11).

Samad juga menuturkan keinginan KPK untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

“APBD yang ideal itu adalah APBD untuk masyarakat. Seharusnya di dalam APBD alokasi untuk belanja modal sebesar 30 persen dan untuk aparatur lebih rendah nilainya. Tapi saya lihat di lapangan, banyak sekali yang alokasi aparaturnya lebih besar,” katanya.

Ia menegaskan, KPK bertekad mengobservasi lebih jauh proses pengadaan barang dan jasa di Pemprov DKI yang memiliki potensi terjadinya korupsi.

Soal dana hibah dan bansos, Samad mengungkapkan sebagian besar penerima tidak pernah menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan pemerintah tersebut.

“Hibah dan bansos banyak masalah. Rata-rata penerima hibah itu belum menyerahkan laporan pertanggungjawabnnya. Ini terjadi di hampir semua provinsi. Karena itu harus ada akuntabilitas penggunaan dana hibah,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan  KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ahok juga menyampaikan serangkaian program yang akan dilakukan guna meningkatkan kerjasama menuju DKI Jakarta yang bebas korupsi.

“Kami akan lakukan agenda untuk menuju Jakarta bebas korup,” tandasnya.