Jimly Asshiddiqie: Posisi Jokowi Mirip dengan Posisi Obama Saat Ini

Foto: Sayangi.com

Jakarta, Sayangi.com – Krisis parlemen yang ditandai dengan adanya dualisme DPR menuai keprihatinan tersendiri. Tak terkecuali dari Ketua DKPP yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.

Jimly meminta agar krisis di parlemen ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pasalnya, bila terus terjadi akan berdampak terhadap politik pemerintahan. Dengan kata lain, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla lima tahun ke depan, tidak akan jalan secara maksimal. DPR sendiri jelas Jimly, akan tersandera selama lima tahun.

Menurut Jimly, di antara yang bisa dilakukan saat ini adalah mendorong dua kubu, yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) agar duduk bersama mencari win-win solution.

“Kita dorong KMP-KIH mencari win-win solution, agar lima alat kelengkapan dewan dan 11 komisi ada wakil KIH,” kata Jimly dalam wawancara dengan Sayangi.com, Kamis (6/11/2014).

Menurut Jimly, jika solusi ini tidak terjadi, DPR akan tersandera selama lima tahun ke depan. Selain itu DPR juga tidak bisa membuat keputusan, karena tidak mencapai enam enam fraksi dari 10 fraksi yang ada di DPR.

“PPP sekarang kan sudah masuk KIH. Sementara untuk membuat keputusan berdasarkn UU MD3, harus separuh lebih dari satu,” jelasnya.

Jimly juga mengemukakan beberapa dampak buruk dari krisis parlemen ini, baik terhadap posisi DPR sendiri maupun terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

Pertama, pemerintah tidak bisa membuat APBN baru. Kedua, DPR tidak bisa membuat UU baru. Ketiga, presiden tidak bisa diawasi dengan kputusan resmi atas nama institusi DPR.

“Keempat, presiden jadi bebas, tapi sekaligus dirugikan karena pembngunan yang didukung APBN hanya mengikuti APBN lama, karena menurut UU No. 17 tentang keuangan negara, apabila tidak ada UU APBN baru, maka UU lama yang dipakai,” jelasnya.

Ketika ditanya, apakah presiden Jokowi boleh membubarkan parlemen ketika terjadi krisis seperti saat ini, Jimly membantahnya. Menurutnya, presiden tidak boleh ikut campur urusan parlemen, sehingga presiden tidak bisa membubarkan DPR.

“Sebenarnya posisi Jokowi mirip dengan posisi Barrack Obama saat ini, terutama setelah pemilu sela Amerika Serikat beberapa hari lalu yang dimenangkan Partai Republik. Dengan begitu Republik menguasai House of Representative (DPR) dan di Senat, yang membuat Obama yang didukung Partai Demokrat sulit mendapatkan dukungan parlemen. Tapi buktinya AS sudah maju, meski presidennya sering mengalami kondisi yang dialami kita sekarang ini,” kata Jimly.

“Pengalaman seperti itu di AS sudah berlangsung 2,5 abad. Sedangkan kita baru kali ini. Pengalaman ini akan jadi modal jangka panjang kita dalam kehidupan sistem presidensil yang sebenarnya.”