PPP DKI Apresiasi Putusan PTUN Tunda SK Menkumham

Jakarta, Sayangi.com – Pengurus DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Dany Kusuma mengapresiasi putusan provisi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memerintahkan penundaan pemberlakuan SK Menkumham  No M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 tentang Pengesahan Kepengurusan DPP PPP dibawah kepemimpinan Romahurmuziy.

“Saya mengapresiasi putusan PTUN yang menunda pemberlakuan SK Menkumham. Ini adalah keputusan terbaik untuk tercapainya islah. Kedua belah pihak di PPP harus menghormati putusan ini,” tegas Dany dalam perbincangan dengan Sayangi.com, Jum’at (7/11) malam.

Dany menjelaskan, dalam putusan PTUN nomor: 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 6 November 2014 pada butir kedua, pengadilan memerintahkan kepada Menkumham selaku tergugat untuk menunda pelaksanaan SK No M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 tentang Pengesahan Kepengurusan DPP PPP dibawah kepemimpinan Romahurmuziy selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai dengan putusan dalam perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain itu, lanjut Dany, Pengadilan juga memerintahkan kepada Menkumham untuk tidak mengeluarkan Keputusan Tata usaha Negara yang berhubungan dengan obyek hukum yang saat ini disengketakan, termasuk larangan mengeluarkan SK baru terkait kepengurusan DPP PPP.

“Dengan keputusan ini saya harapkan Menkumham pengambil pelajaran dan tidak berpihak dalam menyikapi konflik PPP. Kami punya mekanisme internal yang insyaallah dapat menyelasaikan permasalahan ini tanpa intervensi pihak lain, termasuk pemerintah,” kata Dany.

Seperti diketahui, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dilanda konflik internal menjadi dua kubu di bawah kepemimpinan Surhadharma Ali dan Romahurmuziy. Kedua kubu kemudian menggelar muktamar masing-masing. Kubu Romahurmuziy menggelar muktamar di Surabaya yang mengukuhkan dia sebagai ketua umum. Sedangkan kubu Suryadharma Ali menggelar muktamar di Jakarta dan memilih Djan Faridz sebagai ketua umum.