Fuad Bawazier: Kalau Ngeyel, Pemakzulan Jokowi di Depan Mata

Jakarta, Sayangi.com – Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mengingatkan Presiden Jokowi agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan karena jika salah bisa berakibat fatal yang dapat menjurus pada pemakzulan presiden.

Menurut Fuad, di awal pemerintahannya, Jokowi setidaknya telah melakukan tiga provokasi yang menuai kontroversi di tengah masyarakat. Pertama adalah provokasi terkait rencana kenaikan harga BBM yang belum apa-apa sudah mendorong kenaikan harga yang memicu inflasi.

Kedua, lanjut Fuad, provokasi terkait tiga kartu sakti (KIP, KIS, KKS) yang membingungkan rakyat dan DPR karena tidak jelas dasar hukum, perangkat, anggaran dan mekanismenya. Sedangkan provokasi ketiga ialah terkait penghapusan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk.

“Jadi hanya dalam 15 hari (pemerintahan Jokowi) telah membuat 3 provokasi besar atau rata-rata satu provokasi tiap 5 hari. How long can you go?,” kata Fuad.

Fuad menilai, baik Jokowi maupun orang-orang yang mengelilinginya kurang berpengalaman dalam dunia birokrasi sehingga cenderung menyepelekan semua hal. Keadaan tersebut terlihat jelas pada kebijakan terkait tiga kartu di mana penjelasan masing-masing menteri dan wakil presiden tidak sama.

“‚ÄéKalau Jokowi ngeyel dan tidak minta maaf atas langkah-langkah kelirunya atas 3 kartu saktinya itu, pemakzulan di depan mata,” tegas Fuad.

Sebelumnya, Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pembiayaan Kartu KIS, KIP, dan KKS dengan dana yang berasal dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagaimana digagas Presiden Jokowi, bisa menjadi masalah. Yusril berpendapat, dana CSR seharusnya dikelola langsung oleh perusahaan untuk kepentingan masyarakat lokal. Dana itu juga merupakan milik perusahaan bersangkutan.

“CSR Freeport misalnya digunakan untuk masyarakat Timika, Newmont untuk masyarakat Sumbawa, dan PT Timah untuk masyarakat Bangka Belitung,” ujar Yusril.

Penggunaan dana CSR BUMN oleh negara berkaitan dengan tertib penyelenggaraan negara, khususnya di bidang keuangan, yang sungguh-sungguh harus diperhatikan oleh Presiden. Kalau dana CSR BUMN diambil oleh negara, katanya, maka harus ada dasar hukumnya. Apabila dana CSR akan diambil pemerintah, menurut Yusrl, UU APBN harus diubah, terkait perubahaan sumber penerimaan negara dan perubahan alokasinya.