Djan Faridz Benarkan PTUN Tunda Pemberlakuan SK Menkumham

Jakarta, Sayangi.com – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Jakarta, Djan Faridz membenarkan gugatan pihaknya terhadap kepengurusan Romahurmuziy (Romi) telah dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Betul (telah dikabulkan),” ujar Djan Faridz melalui pesan singkat kepada Sayangi.com di Jakarta, Sabtu (8/11) dini hari.

Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan tertanggal 6 November 2014 melalui surat keputusan Nomor 217/G/2014/PTUN – JKT.

Dalam putusannya itu PTUN memerintahkan kepada Tergugat (Menkumham) untuk menunda pelaksanaan SK Menkumham RI Nomor M.HH 07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28/10/14 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, sampai dengan putusan dalam perkara memperoleh kekuatan hukum tetap.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dilanda konflik internal menjadi dua kubu di bawah kepemimpinan Surhadharma Ali dan Romahurmuziy. Kedua kubu kemudian menggelar muktamar masing-masing. Kubu Romahurmuziy menggelar muktamar di Surabaya yang mengukuhkan dia sebagai ketua umum. Sedangkan kubu Suryadharma Ali menggelar muktamar di Jakarta dan memilih Djan Faridz sebagai ketua umum.

Menkumham Yasona Laoly mengesahkan kepengurusan PPP Romi yang merupakan hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya tanggal 15-18 Oktober 2014. Langkah Menkumham itu dituding bermuatan politik, karena pengesahan dilakukan saat internal PPP bergejolak.

Sesuai undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, seharusnya masalah dalam internal parpol diselesaikan oleh Mahkamah Partai.