Laode Ida: Kubu Romi Harus Patuh Putusan PTUN, Jika Tidak Akan Dianggap DPR Pembangkang

Jakarta, Sayangi.com – Mantan Wakil Ketua DPD RI Laode Ida menyarankan agar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari kubu Romahurmuziy (Romi) mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menunda pemberlakuan SK Menkumham. Pembangkangan terhadap putusan pengadilan, Menurut Laode, suatu contoh buruk bagi penyelenggara negara yang mestinya menjunjung tinggi hukum.

“Kubu Romy harus patuh pada putusan PTUN itu, sebab jika tidak maka akan dianggap sebagai kelompok politisi dan anggota parlemen pembangkang terhadap upaya penegakkan hukum,” kata Laode dalam keterangan kepada Sayangi.com, Minggu (9/11) malam.

Menurut Laode, setelah keluarnya putusan PTUN, peta kekuatan di parlemen masih tetap dikuasai oleh kelompok dari Koalisi Merah Putih (KMP). Kondisi seperti itu secara langsung akan mempersulit langkah politik bagi kubu Romi yang belakangan sudah merapat di Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Politisi yang pada Pilpres kemarin merupakan pendukung Jokowi-JK itu menyarankan agar PPP tidak larut dalam konflik berkepanjangan dan segera mengambil jalan damai. Sebagai parpol berbasiskan komunitas Islam, apalagi ditopang oleh para kiyai besar di mana pesantren sebagai modal sosialnya, seharusnya para politisi PPPP tidak terus menerus mempertontonkan konflik internalnya karena bisa berdampak pada munculnya kesan bahwa politisi Islam sulit berdamai. Padahal Islam sendiri, tegas Laode,  menjunjung tinggi ajaran perdamaian dan saling memahami.

Lebih lanjut Laode menyarankan pihak Romi dan Djan Faridz agar segera bertemu untuk memastikan langkah bersama di parlemen. Jika kedua kubu itu berjalan bersama, maka secara politik diprediksi dapat menjadikan PPP lebih besar, karna merupakan perpaduan antara modal massa NU yang dimiliki Romi dan faktor financial capital yang menjadi keunggulan Djan Faridz.

“Selain itu, Kubu KMP hendaknya segera konsolidasi dengan pihak Djan Faridz dan skaligus Romy, karena bagaimana pun dengan keluarnya putusan PTUN itu secara politik dan hukum menempatkan pihak KMP sebagai tetap absah dengan 6 fraksi,” tutup Laode.