Serikat Pekerja Minta Jokowi tak Bebankan Soal Listrik ke Inalum

Foto: Sayangi.com/dok

Jakarta, Sayangi.com – Setelah menolak keputusan Presiden RI, Bapak Jokowi Widodo, yang diungkapan kepada pers pada Kamis (7/11/2014), Serikat Pekerja Serikat Pekerja PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) kembali melakukan dialog kepada stakeholders hari ini, Senin (10/11/2014).

Hal ini dilakukan setelah informasi tentang pasokan Inalum kepada PLN seperti yang diungkapkan oleh Dirut PLN, Nur Pamudji kepada pers akan ‎direalisir sebesar 300 MW. Ironisnya, pasokan tersebut akan diperuntukkan untuk pelanggan baru seperti Industri dan restaurant bukan untuk masyarakat Sumatera Utara.
 
“Ini sudah melanggar janji dan tidak sesui dengan kepentingan masyarakat Sumut,” kata Ketua Serikat Pekerja Inalum, Ridwan kepada wartawan Senin (10/11/2014).

Ridwan meminta pemerintah meninjau ulang tentang untung rugi keinginan tersebut, karena dampaknya lebih kepada kelangsungan operasi Inalum. Bila itu terjadi, maka dampaknya akan semakin meluas bagi kelangsungan operasi Inalum khususnya dan mitra kerja serta masyarakat sekitar.

Oleh karenanya, Ridwan menegaskan bahwa sesuai butir mosi utama kesepakatan hari ini, pihaknya menegaskan mendukung rencana manajemen untuk Inalum beroperasi secara penuh sesuai dengan rencana kerja perusahaan. Namun di sisi lain juga menolak rencana pemerintah supaya Inalum memberikan tambahan listrik sebesar 210 MW.

“Kami menyayangkan pernyataan Dirut PLN yang akan memberikan listrik dari Inalum untuk pelanggan industri dan perhotelan, yang sangat ironis dengan mengorbankan Inalum dan perusahaan sekitar,” keluhnya.
 
Ridwan menambahkan, sudah lebih dari 10 tahun masalah krisis listrik terjadi di Sumatera Utara, tapi usaha nyata dari PLN mengatasi hal ini terkesan tidak serius. Dia menambahkan, pemadaman secara bergilir yang dilakukan PLN diyakini tidak menyebabkan pengangguran. Sementara pasokan yang diperintahkan oleh Pemerintah kepada PLN oleh Inalum dinilainya sangat merugikan tidak hanya kepada perusahaan namun juga akan berdampak kepada karyawan, mitra kerja, dan masyarakat.
 
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah dapat lebih bijak dalam pengambilan keputusan terhadap masalah ini.

“Bangsa ini harus melihat ke depan, jangan hanya mementingkan kepentingan kelompok saja, harus dipikirkan kepentingan rakyat Sumut.”