Aktivis Prodem Soroti Asing dan Aseng di Balik Kenaikan Harga BBM

Foto: Sayangi.Com/Emil

Jakarta,Sayangi.Com– Jaringan akitivis prodemokrasi (Prodem) menyoroti semakin kuatnya cengkeraman asing, asong, dan aseng terhadap berbagai sendi perekonomian Indonesia, termasuk pengaruh mereka terhadap rencana Pemerintahan Jokowi-JK yang akan segera menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak).

Kerisauan itu disampaikan oleh Desmond Junaidi Mahesa dalam pidato politiknya sebagai Ketua Majelis Prodem periode 2014-2015 di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Senin (10/11) malam. Desmond dikukuhkan sebagai Ketua Majelis Prodem yang baru menggantikan Ruswandi. Tokoh Malari Hariman Siregar juga didaulat menyampaikan orasi politik dalam acara yang dihadiri sekitar 400 aktivis dari berbagai angkatan itu.

Desmond, yang juga merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, mengemukakan bahwa Indonesia saat ini nyaris sudah tidak bisa berbuat apa-apa dalam mengolah sumber daya alam (SDA) karena besarnya penguasaan asing di sektor pertambangan batubara, emas, dan minyak bumi. Sekitar 40 juta hektar hutan dan lahan kita juga dikuasai investor asing, sebagian diantaranya sudah menjadi perkebunan kelapa sawit. Selain itu, pihak asing juga menguasai 60 persen industri strategis Indonesia seperti perbankan, telekomunikasi, elektronika, asuransi, dan pasar modal.

Menurut Desmond, jika Pemerintahan Jokowi benar-benar menaikkan harga BBM, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi asing akan kembali menguasai minyak di sektor hilir. Jika selama ini mereka menguasai sektor hulu, maka dengan naiknya harga BBM, SPBU-SPBU milik perusahaan asing akan menjadi lebih laku karena disparitas harga dengan SPBU Pertamina sudah tidak besar lagi.

Desmond khawatir, tren penguasaan asing akan semakin meningkat seiring dengan pemberlakuan tatanan ekonomi global yang akan menghilangkan sekat-sekat antar bangsa. Sepintas, masuknya investor asing ke Indonesia akan menguntungkan karena membawa modal, teknologi, dan menyerap tenaga kerja. Tapi jika tidak hati-hati, kata Desmond, kehadiran investor asing yang tidak terkendali akan menyingkirkan pengusaha lokal skala kecil dan menengah, termasuk di bidang waralaba makanan, minuman, dan kebutuhan rumah tangga.

Bahaya yang lebih besar, katanya, kekuatan asing bukan hanya akan mengendalikan sektor ekonomi saja, tetapi juga dapat mengendalikan rezim yang berkuasa, serta mengendalikan regulasi sampai kepada kebijakan tingkat mikro.

Desmond berpendapat, mudahnya kekuatan asing dalam mencengkeram berbagai sektor di Indonesia tidak terlepas dari dukungan kelompok aseng dan asong. Dengan mengutip istilah yang diintrodusir Kwik Kian Gie saat mengkritik megaskandal BLBI, Desmond menyebut makna aseng tertuju kepada pengusaha keturunan yang terlibat mafia bisnis di sekitar kekuasaan sehingga sering disebut juga sebagai konglomerat hitam. Sedangkan asong mengandung makna mereka yang mengasong negeri ini, bagaikan tukang asongan yang menjual negara ini dengan proposal bisnis, proposal politik, dan proposal lainnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Asong bisa berbentuk penguasa yang jadi boneka, birokrat yang memperlancar kepentingan asing, bisa juga intelektual, LSM, atau oknum tentara yang pro pemodal sekalipun harus melawan kepentingan rakyat.

Desmond mengajak para aktivis prodemokrasi untuk bersatu melawan kolaborasi asong, aseng, dan asing yang nyata-nyata melemahkan kedaulatan bangsa di berbagai bidang. Termasuk mengkritisi para pejabat negeri ini yang cenderung mempraktikkan mahzab neoliberal dan lebih suka mengimpor barang dari luar negeri daripada bersusah-susah memproduksi sendiri, sehingga beras dan produk pertanian pun harus impor.

Dalam orasi politiknya, tokoh Malari Hariman Siregar juga menyoroti kuatnya cengkeraman kekuatan modal asing dalam berbagai sendi bernegara. Ia mengajak para aktivis untuk mengingat kembali momen tragis pada tahun 1998 saat Presiden Soeharto dipaksa oleh Direktur Eksekutif IMF untuk menandatangani Letter of Intent (LOI) yang secara umum menjadi simbol keruntuhan kedaulatan bangsa, karena Indonesia dipaksa menerapkan prinsip-prinsip Konsensus Washington seperti pemberlakuan pasar bebas, privatisasi BUMN strategis, liberalisasi sektor keuangan, dan pengurangan subsidi.

Meskipun Indonesia sudah tidak terikat lagi dengan IMF, menurut Hariman, apa yang ditandatangani dalam LOI tersebut saat ini masih berlaku. “Di era globalisasi saat ini, pertanyaan yang relevan untuk diajukan adalah seberapa besar dosis atau batasan bagi Pemerintah untuk melakukan intervensi pasar melalui regulasi,” katanya.

Tokoh Malari Hariman Siregar saat menyampaikan orasi politik