Sikap Kompromistis KMP Realistis dan Bisa Dimaklumi

Jakarta, Sayangi.com – Pasca pertemuan antara pimpinan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP), polemik dua kubu di DPRakan berakhir. KMP akan mengakomoidir 21 pimpinan KIH di alat kelengkapan dewan (AKD).

Pengamat politik Alfan Alfian mengatakan bahwa hal ini adalah ikhtiar untuk akhiri jalan buntu. Walaupun proses pengakhirannya harus melalui revisi UU MD3 di mana ini memunculkan kritik bahwa modus seperti ini bisa jadi preseden tidak baik.

“UU yang sudah ada kok direvisi, sehingga membuka peluang bagi UU lain dan timbulkan kesan DPR inkonsisten alias main-main. Tapi, ya karena untuk akhiri jalan buntu, ketimbang kondisi keterbelahan DPR seperti saat ini dan jadi tidak produktif, sy bisa pahami revisi itu. Konteksnya darurat, kata Alfan kepada Sayangi.com, Rabu (12/11).

Memang, kata Alfan, pada akhirnya yang tampak adalah bagi-bagi kursi antar fraksi di level Pimpinan dan AKD di DPR. Makanya solusinya pragmatis seperti ini.

“Tapi, politik kan ada kompetensi, ada “share” kekuasaan. Parlemen bekerja dengan logika yg dibentuk oleh fraksi-fraksi yang memosisikan lembaga wakil rakyat itu sebagai arena kontestasi politik,” ujarnya.

Alfan mengungkapkan, perseteruan di ranah DPR sebagai arena kontestasi politik berakhir dengan kesepakatan KIH dan KMP. Karenanya setelah ini, lanjutnya, publik akan melihat perspektif lain dari DPR, yakni perspektif substansi.

“Sejauh mana bisa menjadi mitra pemerintah, sejauh mana mengimplementasikan checks and balances, sejauh mana memproduksi UU dan jalankan fungsi lainnya,” tandasnya.

Senada dengan Alfan, Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syanmsudin menilai, walau menyalahi (melanggar UU MD3) hal tersebut merupakan jalan tengah yang baik.

“Apa boleh buat, hal itu adalah politik jalan tengah yg baik. Tidak masalah menyalahi, karena tidak ada dampak yang buruk bagi kepentingan publik secara langsung,” terang Didi.

Yang terpenting, ujar Didi, terlepas dapat posisi pimpinan atau tidak, koalisi manapun, bagi rakyat yang terpenting adalah mana pengabdian yang seharusnya sudah diberikan dan akan diberikan 5 tahun ke depan?

“Ironisnya hingga hari ini, hampir 1,5 bulan yang disuguhkan ke rakyat hanya ribut-ribut melulu, rebutan jabatan. Prihatin, belum ada kerja kongkret untuk rakyat dari kedua koalisi tersebut.

Terkait usulan KIH untuk menambah 21 pimpinan di AKD, Didi mengatakan dunia politik kadang butuh kompromi, berbeda dengan dunia hukum.

“Kadang politik perlu kompromi, beda dengan dunia hukum yang hitam putih. Daripada DPR tidak kerja-kerja, akhirnya rakyat yang rugi. Saya kira sikap kompromistis KMP cukup realistis dan bisa dimaklumi,” tandasnya.