Tahun 2022, Kebutuhan Listrik Meningkat Signifikan

Jakarta, Sayangi.com – Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, Pemerintahan Joko Widodo -Jusuf Kalla (Jokowi-JK) meletakkan target guna meningkatkan rasio sambungan listrik (elektrifikasi) hingga 99 persen. Di antara langkah yang ditempuh, setiap tahun, pemerintah siap meningkatkan rasio elektrifikasi minimal tiga persen.

Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jarman dalam rilis yang diterima Sayangi.com, Rabu (12/11/2014). Menurutnya, kebutuhan listrik sampai tahun 2022 bakal meningkat signifikan, sehingga perlu penambahan pembangkit listrik. Saat ini kata dia, pemerintah menargetkan akan membangun pembangkit listrik mencapai 35 ribu megawatt (mw).

Untuk mencapai target tersebut, salah satu yang akan menjadi andalan adalah dengan memaksimalkan potensi batubara. Menurut Jarman, Indonesia memiliki banyak cadangan pasokan batubara sehingga lebih layak diperhitungkan untuk dipergunakan.

“Pasokan batubara yang melimpah sebaiknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Diperkirakan hingga 10 tahun kedepan, batubara akan tetap menjadi pemasok utama bahan bakar pembangkit di Asia Tenggara,” kata Jarman.

Jarman menjelaskan, ada beberapa faktor yang harus tetap diperhatikan dalam pemakaian batubara sebagai bahan bakar pembangkit, yakni keamanan pasokan, keekonomian dan lingkungan. Salah satu yang selalu menjadi sorotan terhadap penggunaan batubara sebagai bahan bakar terutama adalah faktor lingkungan.

“Ini harus diperhatikan juga, karena batubara menghasilkan emisi yang cukup besar, karena itu harus dicari dan dikembangkan teknologi untuk mengurangi emisi, sambil menunggu pengembangan energi baru terbarukan” kata dia.

Ia menjelaskan, hingga saat ini, rasio elektrifikasi nasional mencapai angka 82 persen. Jumlah ini meningkat disbanding lima tahun sebelumnya yang hanya 65 persen. Dengan peningkatan ini, target rasio elektrifikasi dalam lima tahun kedepan naik hingga 99 persen dinilai sangat rasional.

Untuk memuluskan target tersebut, Jarman menjelaskan, pemerintah telah berkomitmen untuk memangkas proses perizinan dalam pembangunan pembangkit listrik. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah terkait infrastruktur seperti jalan.

“Kalau infrastruktur jalan terutama di wilayah pelosok sudah dibangun, tentunya akan memudahkan untuk membangun jaringan kelistrikan,” demikian kata Jarman.