Politisi NasDem Sebut Rencana DPR Merevisi UU MD3 Menjijikan

Jakarta,Sayangi.Com– Politisi Partai NasDem Kisman Latumakulita menyesalkan terjadinya kompromi politik antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) karena hanya didasarkan pada kepentingan bagi-bagi kursi kekuasaan di DPR RI, dan untuk itu harus merevisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

“Rencana DPR merevisi kembali UU MD3 yang baru saja diundangkan, adalah praktik politik yang sangat jorok dan menjijikan. Praktik politik seperti ini mungkin baru pertama kali terjadi dalam sejarah parlemen Indonesia,” kata Kisman, yang juga merupakan Direktur Eksekutif Institute for Strategic and Indonesia Studies (ISIS), kepada Sayangi.Com, Rabu (12/11) malam.

Kisman menyebut tiga alasan mengapa ia tidak setuju dengan rencana DPR untuk merevisi kembali UU MD3. Pertama, revisi atau amandemen terhadap UU MD3 tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) tahun 2014 maupun 2015. Itu semata dilakukan sebagai hasil lobi politik antara KIH dan KMP untuk kepentingan bagi-bagi kursi kekuasaan di parlemen.

Kedua, revisi UU MD3 tersebut sangat tak masuk akal dan tak ada urugensinya untuk dilakukan karena UU tersebut sudah pernah digugat ke MK dan ditolak oleh MK. Artinya, UU MD3 bagi MK sudah merupakan bentuk dari sistem pengambilan keputusan di parlemen yang demokratis dan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Ketiga, revisi UU MD3 juga tak ada kaitannya dengan permasalahan bangsa saat ini yang sedang dijajah oleh asing dan juga tidak ada relevansinya dengan problem kemiskinan rakyat atau nasib bangsa Indonesia yang saat ini menjadi kuli di negeri sendiri.

Menurut Kisman, apa yang dipertontonkan oleh DPR ini selain jorok dan menjijikan, juga menempatkan parlemen sebagai lembaga tinggi negara yang mempelopori dan menjadi contoh bagi penghacuran pranata
kehidupan bernegara.

“Mereka di DPR yang membuat UU MD3, lalu digugat ke MK dan ditolak oleh MK. Setelah itu, demi bagi-bagi kue kekuasaan, mereka juga yang berinisiatif untuk merevisi UU MD3,” ujar Kisman, dengan nada kesal.