Laode Ida: Negara Ini Hanya Peduli dengan Wilayah Padat Penduduk

Jakarta, Sayangi.com – Sungguh ironis nan memprihatinkan. Ribuan warga bangsa ini yg berdomisili di wilayah perbatasan dengan Malaysia (di Kec. Lumbis Ogong, Nunukan, Kalimantan Utara) dikabarkan telah pindah status kewarganegaraan, eksodus ke negara bagian Sabah. Jika berita itu akurat, maka sulit dibantah lagi pemerintah selama gagal menjalankan tugas konstitusi, gagal memberi sentuhan pembangunan secara berkeadilan pada seluruh warganya.

“Itu bukti telanjang kebijakan dan implementasi pembangunan bersifat diskriminatif terhadap warga bangsanya sendiri, mengabaikan pembangunan daerah khususnya di wilayah perbatasan. Bukti konkret pula bahwa negara ini hanya peduli dengan wilayah yang padat penduduknya seperti di Jawa dan daerah-daerah lain yang bisa dengan mudah dijangkau untuk sewaktu-waktu ditunjukkan sebagai promosi keberhasilan,” kata Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida kepada sayangi.com, Jumat (14/11).

Laode menambahkan, hal tersebut merupakan bukti pula bahwa aktor pengambil kebijakan minim visi pengelolaan kewilayahan.

“Aneh memang. Padahal dua lembaga eksekutif sudah dibentuk. Pertama, Kementerian PDT (yang skarang berubah) dan kedua, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP). Kedua lembaga itu agaknya masih belum mampu memberi sentuhan signifikan pada warga bangsa di wilayah perbatasan,” sambung Laode.

Mengapa terjadi demikian? Laode menduga, Pertama, kedua lembaga itu tak memiliki visi dan agenda yg jelas bagaimana membangun wilayah tertinggal di perbatasan. Kedua, penentu anggaran di parlemen terjebak pada basis dapilnya di mana itu sudah pasti umumnya di pulau Jawa dan beberapa daerah lainnya, perbatasan tak terlirik. Dan ketiga, kedua lembaga itu tak fokus.

“PDT, misalnya, tidak fokus, akibat dari perubahannya dari Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Sementara BNPP memang tak miliki dana untuk bangun kawasan perbatasan. Untuk itu, maka saatnya di awal pemerintahan Jokowii-JK ini mengarahkan kebijakan pada: 1. fungsikan BNPP untuk secara khusus fokus bangun daerah perbatasan. Siapkan anggaran secara memadai mulai tahun 2015 nanti. 2. bangun komitmen dgn pihak swasta untuk mengembangkan wilayah perbatasan dgn cara memberi memberi insentif khusus pada mereka,” demikian Laode Ida.