Menhub: Transaksi di Pelabuhan Harus Gunakan Rupiah

Foto: Antara

Jakarta,Sayangi.Com– Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan menginstruksikan agar pembayaran dalam kegiatan transaksi di pelabuhan harus menggunakan mata uang Rupiah.

Pernyataan itu ia sampaikan saat bertemu dengan jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (14/11). Jonan bertemu pengurus Kadin Indonesia untuk menjelaskan program kerja kementeriannya terutama pada konteks pembangunan maritim Indonesia yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Soal mata uang itu memang harus dikurs ke Rupiah, kami akan push (dorong) itu,” kata Jonan di depan para pengurus Kadin Indonesia. Ia pun langsung menelepon Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk memerintahkan Pelindo II memberlakukan sistem pembayaran dengan rupiah.

Jonan menyatakan Menteri BUMN menyetujui rencana tersebut. “Menteri BUMN setuju akan peritahkan ke Pelindo,” katanya.

Pernyataan Jonan tersebut disampaikan untuk merespons keluhan dari Kadin Benny Sutrisno, yang mengaku keberatan dengan penggunaan mata uang dolar AS dalam pembayaran aktivitas di Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) seperti biaya penanganan terminal (Terminal Handling Charge/THC) dan biaya penanganan kontainer (Container Handling Charge/CHC).

Padahal, menurut Benny, kewajiban penggunaan rupiah dalam aktivitas transaksi di pelabuhan telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. “Pelindo II bisa dipidanakan kalau pakai dolar AS,” katanya.

Dia juga mengeluhkan pengenaan pajak pelabuhan kepada pengguna jasa. “Untuk pengenaan PPn, apakah ini disetorkan oleh Pelindo?” katanya.

Pernyataan Benny diperkuat oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik Carmelita Hartoto, yang menjelaskan pengenaan tarif tersebut masih berlaku hanya di Pelabuhan Tanjung Priok, yang dikelola oleh Pelindo II. “Pelabuhan yang lain sudah bersedia pakai rupiah,” katanya.