Pengamat: Dirjen Pajak Jangan Dibebani Target Jangka Pendek

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Pengamat Perpajakan Darussalam menilai kurang tepat munculnya persyaratan dalam salah satu persyaratan bagi kandidat yang akan ikut serta dalam lelang jabatan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak, Kementerian Keuangan.

Namun dia berpendapat seorang yang akan mengisi jabatan Dirjen Pajak harus berasal dari internal, salah satu point persyaratan itu sama dengan membatasi calon untuk menempati posisi Dirjen Pajak.

“Kalau salah satu syarat untuk menempati posisi Dirjen harus minimal berpangkat Pembina Tingkat I Golongan IV/B itu kurang tepat. Ini sama saja membatasi orang yang akan berkarir di situ,” kata Darussalam ketika dihubungi, Jumat (14/11).

Menurutnya, untuk menjadi orang nomor satu di penerimaan negara sektor perpajakan ini harus memenuhi 3 persyaratan. Pertama, kandidat harus memiliki integritas dan kompetensi.

“Siapapun yang akan menjadi Dirjen Pajak harus by system dengan pengawasan yang sudah berjalan,” kata Darussalam.

Kedua, seorang kandidat harus memiliki networking yang kuat dengan pemerintah dan DPR sebagai lembaga pengawasa.

“Calon tersebut juga harus memiliki pengalaman dan jaringan di dunia internasional, apalagi untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015,” terang dia.

Terakhir, lanjut Darussalam, sebaiknya kandidat itu jangan dibebani dengan target pajak yang akan dicapai.

“Kedepan (Dirjen Pajak) jangan dulu dibenani dengan target untuk jangka pendek. Calon itu harus mampu membangun pondasi dan system yang kuat di sektor pengawasan penerimaan pajak,” imbuhnya.

Sebelum menutup perbincangan, Darussalam mengatakan, panitia seleksi lelang jabatan Dirjen Pajak haruslah menunjuk orang yang ahli dan kredibel disektor ini.

“Karena masalah pajak adalah masalah teknis. Jadi pansel sebaiknya menunjuk orang-orang yang mengerti benar soal ini,” tutup Darussalam.

Di sisi lain, Pengamat Ekonomi LIPI Zamroni Salim mengatakan lelang jabatan Direktorat Jenderal pajak Kementerian Keuangan (Dirjen Kemenkeu) merupakan sistem yang baik dilakukan saat ini, namun dia mengkhawatirkan, dirjen pajak hasil lelang itu juga tak bisa bebas dari korupsi.

“Tidak ada yang bisa menjamin (melakukan korupsi) sekalipun calon tersebut merupakan hasil lelang,” ujar zamroni.