Pengamat: Perseteruan di Golkar Karena Ical Abaikan Regenerasi

Foto: Sayangi.com

Jakarta, Sayangi.com – Regenerasi dalam tubuh partai politik dinilai wajib dilakukan, karena partai politik merupakan organisasi berbasis kader. Tanpa adanya regenerasi kepemimpinan di tubuh partai politik, maka partai akan mati dan akan berpengaruh terhadap situasi politik dan demokrasi di Indonesia.

“Partai mau tidak mau harus regenerasi kalau ingin bertahan,” kata pengamat politik dan Direktur Bina Media, Wibisono, dalam rilis yang diterima Sayangi.com, Kamis (27/11/2014).

Ia mencontohkan Partai Golkar. Menurutnya, perseteruan yang terjadi di tubuh Golkar saat ini hanya diakibatkan adanya ambisi berlebihan dari Ketua Umumnya Aburizal Bakrie (Ical) untuk memimpin kembali Golkar tanpa memperdulikan regenerasi kepemimpinan di partai tersebut.

“Ical terlalu berambisi, seharusnya dia sadar diri, toh selama memimpin tidak ada prestasi besar yang dicapainya,” jelasnya.

Hal itu kata dia terlihat dengan dipercepatnya Musyawarah Nasional Partai Golkar. Percepatan Munas ini menurutnya mengindikasikan adanya kepentingan tertentu, yakni memenangkan Ical kembali untuk menjadi Ketua Umum Golkar.

Oleh karenanya, wajar kata dia, jika banyak kader muda Golkar menentang Ical duduk kembali menjadi ketua umum. Sebab, banyak kegagalan dan kemerosotan di tubuh Golkar semenjak dipimpin Ical.

Ia menyebutkan beberapa kegagalan Ical. Di antaranya gagal mencapai target perolehan suara sebesar 30 persen pada pemilu legislatif. Pada Pemilu 2014, Golkar hanya memperoleh 14,5 persen suara. Kedua, Ical dinilai gagal mempertahankan jumlah kursi di DPR. Golkar pada Pemilu 2014 meraih 91 kursi. Padahal lima tahun lalu, Golkar mendapatkan 106 kursi.

Ketiga, Ical disebut gagal menjadi calon presiden karena tak ada partai yang mau berkoalisi. Keempat, dinilai gagal menjadi calon wakil presiden karena tak ada satu pun calon presiden yang menerima berpasangan dengan Ical. Kelima, kebijakan berkoalisi dengan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa gagal meraih kemenangan.

Keenam, adalah dinilai gagal mengelola partai karena dijadikan alat memperjuangkan kepentingan pribadi, korporasi, dan kroni-kroninya. Ketujuh, gagal menepati janji, yaitu membangun gedung DPP Golkar dan menyediakan dana abadi sebesar Rp 1 triliun untuk Golkar. Kegagalan selanjutnya, lanjut dia, memecatan kader Golkar tanpa didasari pertimbangan prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tak tercela. Dan, pemecatan kader karena mendukung Jusuf Kalla merupakan kekeliruan karena JK adalah kader Partai Golkar.