Terkait Kasus BLBI, KPK Kembali Periksa Laksamana Sukardi

Foto: Antara

Jakarta,Sayangi.Com– Laksamana Sukardi, mantan Menteri BUMN di era Presiden Megawati Soekarnoputri, hari ini datang ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Dia dimintai keterangan dalam proses penyelidikan BLBI,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/12).

Dengan mengenakan kemeja hitam, Laksamana hadir di Gedung KPK sekitar pukul 10.15 WIB. Ia tidak bersedia memberikan komentar mengenai permintaan keterangannya yang kedua kali oleh KPK dalam kasus tersebut.

Dalam kasus SKL yang diterima sejumlah obligor BLBI, KPK sudah mencegah Lusiana Yanti Hanafiah dari pihak swasta. Lusiana dicegah karena diduga memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait perizinan pemanfaatan lahan tanah dalam proses penerbitan SKL BLBI.

Seperti diketahui, SKL dikeluarkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2002 saat Presiden Megawati, berdasarkan masukan dari mantan Menteri Keuangan Boediono, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-jakti, dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Karena ada SKL dan pernyataan “release and discharge” dari BPPN itulah, Kejakgung di masa itu mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap sejumlah obligor BLBI. Para obligor dianggap sudah melunasi tanggungan hutangnya, walaupun sebetulnya tidak seperti itu.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengucuran dana BLBI sebesar Rp144,5 triliun kepada 48 bank umum nasional di saat krisis perbankan tahun 1998, dinyatakan merugikan negara sebesar Rp138,4 triliun. Sedangkan berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap 42 bank penerima BLBI, ditemukan penyimpangan sebesar Rp53,4 triliun yang berindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.

Dalam penyelidikan terhadap penerbitan SKL BLBI ini, KPK juga sudah meminta keterangan mantan Kepala BPPN I Putu Gede Ary Suta, mantan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, mantan Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001 Rizal Ramli, mantan Menteri Keuangan 1998-1999 Bambang Subianto, Menko Perekonomian 1999-2000 dan mantan Kepala Bappenas 2001-2004 Kwik Kian Gie.