Presidium Indonesia Timur Desak Kepala Daerah Korup Disingkirkan

Jakarta, Sayangi.com – Presidium Perhimpunan Indonesia Timur mendesak aparat penegak hukum untuk membuka ke publik siapa saja kepala daerah yang memiliki rekening gendut. Selain itu oknum kepala daerah tersebut diminta dihukum berat dan hartanya dirampas.

“Info tentang adanya sejumlah kepala daerah yang miliki rekening gendut harus segera diungkap ke publik, oknum dilengserkan dan dihukum berat, hartanya dipreteli sampai habis,” tegas Ketua Presidium Perhimpunan Indonesia Timur (PPIT), Laode Ida, dalam rilis kepada Sayangi.com, Minggu (14/12).

Presidium Perhimpunan Indonesia Timur diketuai oleh mantan Wakil Ketua DPD, Laode Ida, Sekjen oleh Jos Rahawadan, dan anggota yaitu Petrus Selestinus, Sirajudin Ujud, dkk.

Menurut Laode, terdapat tiga alasan mengapa bangsa Indonesia harus bersikap tegas kepada para kepala daerah yang korup.

Pertama, kepala daerah merupakan figur panutan rakyat yang harus bersih sehingga bisa beri contoh untuk diikuti rakyatnya. Masyarakat Indonesia, menurut Laode, berwatak paternalistik, shingga faktor karakter dan prilaku kepala daerah sangat berpengaruh untuk diikuti rakyat.

“Jadi kalau seorang kepala daerah rusak, maka banyak warga pun ikut dirusaknya,” jelas Laode.

Kedua, lanjut Laode, para kepala daerah seperti itu sudah pasti merampas hak rakyat atau hak pihak lain. Mereka dinilai sangat serakah. Padahal masih sangat banyak rakyat yang hidup miskin dan melarat.

Ketiga, Laode menilai kepala daerah yang memiliki rekening gendut dan bersumber dari korupsi sangat nyata sebagai penghambat tercapainya tujuan negara.

“Bukan saja tak bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dipimpin, malah sebaliknya mereka merampas hak ekonomi rakyat,” ujar Laode memberi alasan.

Karena itu PPIT meminta Jaksa Agung M. Prasetio tak boleh ragu untuk memberangus kepala daerah korup yang disebut Laode sebagai “para rampok” itu. Jaksa Agung juga diminta unjuk gigi atas keraguan publik selama ini.

“Karena, diakui atau tidak, selama ini kasus-kasus korupsi di daerah jadi sumber pemasukan dari oknum penegak hukum, termasuk jajaran pejabat kejaksaan,” katanya.

Menanggapi disebutnya nama kepala daerah dari Indonesia Timur yaitu Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang diduga masuk di antara sejumlah kepala daerah dengan rekening gendut, PPIT mengaku malu dan terpukul.  

“Konon salah satunya yang sudah terdeteksi dan terindikasi kuat adalah Gubernur Sultra Nur Alam. Sangat malu rasanya. Padahal informasi itu, sekali lagi, sebenarnya sudah lama terungkap, dan kasusnya bukan saja itu, tercatat banyak. Namun tetap saja selamat hingga skarang ini,” ujarnya.

“Makanya kami pertanyakan integritas para penegak hukum di bidang pemberantasn korupsi. Bukan mustahil kasus yang sudah diketahui oleh publik secara luas itu akan kembali diendapkan, seperti halnya kasus rekening gendut dari sejumlah petinggi di kepolisian yang pernah terungkap beberapa tahun lalu,” tutup Laode.