Rencana Rini Soemarno Jual Kantor Kementerian BUMN Menuai Kritik

Foto: Sayangi.com

Jakarta, Sayangi.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berniat untuk menjual gedung yang saat ini ditempatinya. Alasannya adalah demi efisiensi keuangan, mengingat biaya operasional gedung Kementerian BUMN tidak sedikit.

Niat Rini itupun mendapat tanggapan beragam. Ada yang pro, ada pula yang kontra.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofjan Djalil, menyambut baik niat Rini itu. Menurut Sofjam, Ia bisa menerima alasan yang disampaikan Rini, yakni untuk efisiensi.

“Niatnya bagus sekali, bagaimana kita mengefisienkan BUMN. Kantor itu (gedung BUMN) terlalu besar,” ujar Sofjan di kantornya, Jakarta, Selasa (16/12).

Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro justru meminta wartawan mengkonfirmasi Rini lebih lanjut, ketika ditanya mengenai rencana penjualan gedung BUMN itu. Dia menegaskan bahwa penjualan gedung BUMN masih seputar wacana.

“Tanya Rini dong. Aset pemerintah dijual, dari gedung kan jadi uang, tapi itu kan masih wacana bu menteri,” ujarnya.

Rencana Rini mendapat kritik keras dari Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Dia menilai cara berfikir Rini terbalik. Bahkan, ia khawatir bila rencana penjualan kantor bisa berlanjut ke perusahaan BUMN.

“Seharusnya Meneg BUMN itu cara berfikirnya kreatif. Kalau menjual hanya menjual seperti itu, jangan-jangan sebentar lagi BUMN mau dijualin. Ini saya kira sangat berbahaya,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/12).

Fadli justru mempertanyakan mengapa seorang menteri seperti Rini tidak bisa melakukan efisiensi di gedung 22 lantai yang ditempatinya, sehingga terfikir untuk menjualnya kepada Pemda DKI Jakarta.

Padahal, Rini selaku menteri yang membawahi seluruh BUMN bisa “memaksa” BUMN lain berkantor di gedung tersebut, sehingga gedung yang ditempati BUMN bisa disewakan. Karena itu menurutnya aneh kalau ide penjualan itu muncul dari Rini.

“Ini saya kira cara berpikir yang aneh. Jadi kami sangat tidak setuju apabila itu dijual, apalagi ke pihak non pemerintah. Tapi sebaiknya jangan sampai ada aset BUMN yang dijual,” tandasnya.

Senada dengan Fadli, Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun mengatakan Rini tak bisa begitu saja menjual kantor kementerian. Menurutnya, penghematan dan space kosong tidak bisa dijadikan alasan.

“Kalau alasannya space kosong, maka itu bisa dimanfaatkan oleh BUMN atau lembaga negara lain yang kekurangan ruang kerja, bujan dijual,” tandasnya.