Pemerintah Siap Jual Aset Lapindo Tahun Depan

Foto: Istimewa

Jakarta, Sayangi.com – Sejumlah cara tengah disiapkan pemerintah untuk menyelesaikan ganti rugi warga Sidoarjo yang menjadi korban lumpur Lapindo.  Salah satunya rencana penjualan aset PT Minarak Lapindo Brantas yang dimulai tahun depan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto usai menggelar pertemuan di Gedung KPK, kemarin (18/12). Ia mengatakan pemerintah berkewajiban segera menyelesaikan ganti rugi pada warga.

“Hari ini (kemarin), Presiden memanggil Gubernur Jatim, Bupati Sidoarjo dan Menteri PU untuk update terakhir situasi di sana,” ujar Andi.

Dikatakan Andi, pemerintah pusat akan bekerja sama dengan BPLS, pemda dan PT Minarak Lapindo untuk mencari opsi-opsi yang bisa diterapkan di 2015.

“Delapan tahun masyarakat menunggu tanpa kejelasan. Itu sudah terlalu lama,” ungkapnya.

Pemerintah tengah menggodok jalan keluar dari persoalan ini, salah satunya adalah penjualan aset PT Minarak Lapindo. Menurut Andi, aset itu bisa dibeli oleh pemerintah ataupun pihak ketiga.

“Tapi opsi itu masih akan kita eksplorasi lagi agar bagaimana utang-utang bisa segera terselesaikan,” terangnya.

Ia mengungkapkan pemerintah tak ingin menimbulkan diskriminasi dalam proses ganti rugi.

“Tahun depan harus ada solusi konkret,” tegasnya.

Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah memang memiliki kewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp 380 miliar. Sementara kewajiban Minarak Lapindo ke masyarakat sebesar Rp 781 miliar. Perusahaan Aburizal Bakrie itu juga mempunyai utang untuk sektor komersial dan industri sebesar Rp 500 miliar. Sehingga total utang Minarak Lapindo sebesar Rp 1,3 triliun