Langkah Jokowi Bentuk Peradilan Maritim Didukung Ketua MA

Foto: Istimewa

Jakarta, Sayangi.com – Langkah Presiden Joko Widodo memproses hukum para pelaku pidana di laut seperti pencuri ikan lewat Peradilan Maritim Khusus didukung Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.

“Ya, itu sudah dilakukan dengan membentuk Pengadilan Perikanan,” kata Hatta Ali di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, (19/12)

Saat ini, Pengadilan Perikanan di Indonesia sudah ada 10. Pengadilan Perikanan pertama kali berdiri di Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual pada 2007. Pengadilan perikanan terbaru berada di Ambon sesuai dengan Keputusan Presiden No.6 Tahun 2014.

Jumlah keseluruhan hakim di Pengadilan Perikanan adalah 50 orang. Hal ini disebabkan oleh jumlah kasus yang sedikit. Namun, angka hakim memungkinkan untuk ditambah.

“Pengadilan Perikanan atau Peradilan Maritim Khusus hampir sama dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kesamaannya, Pengadilan Perikanan berada di bawah Pengadilan Negeri suatu daerah dan susunan majelis hakimnya pun kombinasi karir serta ad hoc,” ujar Hatta.

Dikatakan Hatta, selain dua kesamaan tersebut, tindak lanjut perkaranya pun sama yaitu tergantung berkas dari penyidik. Hatta menerangkan, penyidiknya bisa Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Nanti proses peradilan di Pengadilan Perikanan, bukan di laut,” pungkasnya.