Kejagung: Rekening Gendut Kepala Daerah, Januari Ada yang Tersangka

Foto: Istimewa

Jakarta, Sayangi.com – Penyidik Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan kepemilikan rekening gendut yang melibatkan sejumlah kepala daerah. Saat ini, rekening gendut sejumlah kepala daerah sudah masuk dalam tahap penyidikan Kejaksaan Agung.

“Tunggu saja, semua masih dalam proses. Awal Januari akan ada status baru. Nanti Jaksa Agung yang mengumumkan adanya status baru,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Widyo Pramono di Jakarta, Selasa (23/12) kemarin.

Sampai saat ini, Kejagung Kejagung masih memproses 7 kepala daerah yang diduga memiliki rekening gendut dari 8 nama hasil laporan PPATK. Diantara nama-nama itu, satu kasus mantan Bupati Kabupaten Klungkung , I Wayan Chandra, sudah ditangani kejaksaan tinggi (Kejati) Bali.

Soal siapa yang akan dijadikan tersangka, Jampidsus masih merahasiakannya. “Itu rahasia penyidikan,” kata Widyo.

Selain Kejagung, kata Widyo, Kejati daerah juga ikut menangani dugaan rekening gendut seperti yang dilaporkan oleh PPATK. Kuat dugaan megarah ke Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam. Sebelumnya, Kejaksaan pernah memeriksa Nur Alam, dan ada rencana akan memanggil kembali Gubernur Sultra itu.

KPK sendiri masih menunggu langkah Kejagung. Jika Kejagung lambat, KPK akan ikut menangani kasus itu.

Dalam berbagai kesempatan, Nur Alam sudah membantah hal tersebut. Dikatakannya, uang itu adalah milik temannya yang dititipkan sementara.

“Itu uang titipan teman saya yang sudah diambil lagi oleh yang bersangkutan,” kata Nur Alam.

Pada 2 Desember lalu, PPATK telah menyerahkan delapan rekening gendut kepala daerah ke Kejagung. Sebelumnya laporan transaksi yang diduga terkait Nur ALam dikabarkan mencapai USD 4,5 juta atau sekitar Rp 56 miliar. Melihat besarnya transaksi mencurigakan itu, KPK mempertimbangkan untuk menangani kasus itu.

PPATK sendiri kini menemukan lebih dari 20 rekening gendut yang dimiliki oleh kepala daerah. Temuan ini didapat setelah PPATK menelusuri dari tahun 2009 sampai 2011.

“Ada 20 lebih, ada di Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Akumulasi mencapai Rp 650 Miliar,” ujar kepala PPATK, M Yusuf di kantornya, kemarin.