Cabut Subsidi Premium, Pemerintah Yakin Tak Langgar Konstitusi

Jakarta,Sayangi.Com– Melalui kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres), Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menetapkan dua kebijakan terkait subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pertama, pemerintah menghapus subsidi untuk BBM RON 88 atau Premium. Kedua, subsidi tetap (fixed subsidy) untuk BBM jenis solar sebesar Rp 1.000 per liter.

Konsekuensi dari kebijakan tersebut, harga Premium dan Solar akan seperti Pertamax, bisa naik dan turun mengikuti fluktuasi harga minyak dunia.

“Karena itu, Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM, akan menetapkan harga dasar BBM yang diumumkan setiap awal bulan,” kata Menteri ESDM Sudirman Said, di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (31/12).

Menurut Sudirman, Harga dasar BBM adalah salah satu dari beberapa komponen untuk menentukan harga jual BBM ke konsumen. Selain harga dasar, ada pula pajak-pajak dan biaya distribusi.

Formula harga Premium di konsumen, katanya, adalah harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), ditambah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), ditambah margin usaha. Sedangkan BBM jenis solar, formulanya adalah harga dasar ditambah PPN, ditambah PBBKB, dikurangi subsidi Rp 1.000/liter.

Dengan menetapkan harga dasar BBM, Sudirman berdalih bahwa Pemerintah tidak menyerahkan sepenuhnya penjualan harga BBM ke mekanisme pasar. “Jadi tidak melanggar putusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Sudirman.

Pendapat Sudirman Said ini berbeda dengan pandangan sejumlah kalangan yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah mencabut subsidi BBM jenis premium merupakan bentuk pelepasan harga suatu komoditas kebutuhan rakyat ke mekanisme pasar.

Dalam diskusi di kantor Sayangi.Com beberapa waktu lalu, mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menyatakan, Pemerintah tidak boleh melepas harga BBM ke mekanisme pasar atau berdasarkan harga keekonomian. Kebijakan itu, katanya, melanggar putusan Mahkamah Konstitusi beberapa tahun lalu yang melarang Pemerintah melepas harga BBM ke mekanisme pasar.