Israel Bekukan Transfer Dana Pajak Palestina

Foto: BBC

Yerusalem, Sayangi.com– Pemerintah Israel memutuskan untuk menghentikan aliran transfer dana pajak kepada Otorita Palestina, sebagai protes terhadap langkah Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional ((International Criminal Court/ICC) dengan menandatangani Statuta Roma.

Seorang pejabat Israel, seperti dikutip media Israel Haaretz, mengatakan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanayhu telah memutuskan dalam konsultasi dengan para menteri kabinet, untuk membekukan transfer bulanan sebesar 500 juta shekel Israel (sekitar $ 125 juta), yang diandalkan Palestina untuk menjalankan pemerintahan dan membayar gaji pegawai negeri sipil.

Keputusan itu, kata pejabat Israel itu, diambil guna melindungi negara atas klaim-klaim Palestina di arena internasional.

Sesuai dengan kesepakatan damai antara pemerintah Israel dan Palestina, di bawah Perjanjian Oslo, Israel diberi wewenang untuk memungut pajak warga Palestina. Hasil pajak itu kemudian ditransfer setiap bulan ke Otorita Palestina.

Transfer dana bulanan yang dibekukan itu sekitar Rp1,5 triliun, atau setara dengan dua pertiga anggaran belanja orotitas Palestina.

Langkah pemerintah Israel ini tentu saja dikecam oleh Palestina. Pejabat senior Palestina, Saeb Erekat, menyebutnya sebagai kejahatan perang baru.

“Israel sekali lagi menanggapi langkah hukum kami dengan hukuman kolektif yang ilegal,” kata Erekat.

Sebelum ini, Israel sudah dua kali melakukan kebijakan serupa. Pertama, pada bulan November 2011, saat Palestina menjadi anggota penuh UNESCO dan berjuang untuk menjadi anggota penuh PBB. Sedangkan Israel ngotot, bahwa satu-satunya cara agar Palestina menjadi negara adalah dengan negosiasi dengan Israel. Sebulan kemudian, setelah mendapat protes dari Palestina dan dunia internasional, Israel mencairkan dana pajak yang menjadi hak Palestina.

Kedua, pada April 2014 lalu ketika Mahmoud Abbas memperjuangkan keanggotaan Palestina di sejumlah badan dunia dan traktat internasional.

ICC

Seperti diketahui, pada 31 Desember 2014, Presiden Palestina Mahmoud Abbas sudah menandatangani Statuta Roma untuk bergabung dengan Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC). Penandatanganan dilakukan dalam sebuah pertemuan di Ramallah.

Keanggotaan Palestina di ICC belum diputuskan. Tetapi, peluang Palestina untuk bergabung dengan ICC menjadi makin besar setelah Majelis Umum PBB meningkatkan status Palestina menjadi ‘negara pengamat bukan anggota’ pada November 2012.

Langkah ini diambil Mahmoud Abbas setelah Dewan Keamanan PBB bulan lalu menolak resolusi yang menuntut diakhirinya pendudukan Israel atas kawasan Palestina pada akhir tahun 2017.

ICC yang bermarkas di Den Hag, Belanda, bisa menggugat individu dengan tuduhan pembunuhan massal, kejahatan atas kemanusiaan, dan kejahatan perang sejak tahun 2002, ketika Statuta Roma mulai diterapkan. (dari berbagai sumber)