Kemenpan-RB Lanjutkan Evaluasi 40 Lembaga Non-Kementerian

Jakarta,Sayangi.Com– Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan bahwa kementeriannya masih melanjutkan pengkajian terhadap 40 lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) dan lembaga non-struktural (LNS) sebelum memutuskan untuk menghapus lembaga tersebut.

“Sudah ada perkiraan-perkiraan tapi belum waktunya saya sampaikan karena saya harus lihat langsung,” kata Yuddy, di Jakarta, Sabtu (3/1).

Menurut Yuddy, sebagaimana yang diminta Sekretaris Kabinet, ada 40 dari total 77 LPNK dan LNS yang sedang dalam tahap evaluasi telaah fungsi dan manfaat. Bila dalam proses evaluasi ternyata ditemukan tak memberikan kontribusi yang baik, lembaga tersebut layak untuk dihapuskan.

Yuddy mengemukakan, berdasarkan observasinya sementara, ada beberapa LPNK dan LNS yang baik. Ia menyebut sudah datang ke Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas), serta melihat dan mendengar langsung manfaat kedua badan tersebut.

Ia juga menilai sejumlah lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) punya manfaat besar dan pendiriannya berdasarkan Undang-undang.

“Jadi, sebelum membubarkan itu semua kita observasi secara langsung sehingga ada keseimbangan antara informasi yang sifatnya analisis dan yang sifatnya observatif,” tambah Yuddy.

Yuddy mengatakan, bulan ini ia akan mendatangi kantor LPNK dan LPNS itu satu persatu untuk melihat kondisi, karyawan, dan performance masing-masing, sehingga telaah analisis manfaat lembaga tersebut matching sesuai dengan apa yang dilihat dan diobservasi langsung.

Laporan penelaahan itu, katanya, akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo untuk diputuskan lembaga-lembaga mana yang bakal dibubarkan.

Dari 40 lembaga yang dikaji, menurut Yuddy anggarannya mencapai sekitar Rp10 triliun.

“Ada (lembaga) yang anggarannya sampai Rp100 miliar, tapi tidak ada yang triliunan. Itu kalau dijumlahkan totalnya kira-kira mencapai Rp10 triliun. Kan lumayan, Rp10 triliun untuk memperbaiki banjir di Jawa Barat saja Rp1,3 triliun,” ujarnya.

Yuddy juga menekankan, terhadap LPNK dan LNS yang nanti dibubarkan, sumber daya manusianya tidak otomatis dibuang. Sesuai peraturan tentang pegawai negeri sipil, maka akan dialihtugaskan karena banyak instansi pusat dan daerah kekurangan pegawai maupun tenaga ahli, disesuaikan dengan tingkat kepangkatan strukural di posisi yang mana.

“Tugas Kemenpan itu memberdayakan, bukan membuang,” katanya.

10 LNS Sudah dibubarkan

Sebelumnya, dengan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan, Presiden Joko Widodo pada 4 Desember 2014 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 176 tentang Pembubaran 10 Lembaga Non-struktural.

Ke-10 lembaga non-struktural yang sudah dibubarkan itu adalah:

1. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional;
2. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
3. Dewan Buku Nasional;
4. Komisi Hukum Nasional;
5. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional;
6. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan;
7. Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
8. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
9. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia;
10. Dewan Gula Indonesia.