Pansel Calon Hakim MK Ajukan Gede Palguna dan Yuliandri

Foto: Setkab

Jakarta,Sayangi.Com– Panitia Seleksi (pansel) calon hakim Mahkamah Konstitusi yang diketuai Prof. Saldi Isra menyerahkan dua nama kepada Presiden Joko Widodo sebagai calon pengganti hakim konstitusi Hamdan Zoelva. Kedua nama itu adalah I Dewa Gede Palguna (dosen Hukum Tata Negara FH Universitas Udayana) dan Yuliandri (Guru Besar FH Universitas Andalas).

“Selanjutnya Presiden akan mempertimbangkan kedua nama tersebut, dan menetapkan satu nama dalam Keppres. Dijadwalkan, tanggal 7 lusa akan diambil sumpahnya di Istana,” kata Saldi Isra, kepada wartawan, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/1).

Saat menyampaikan keterangan pers, Saldi Isra didampingi seluruh anggota Pansel, yaitu Prof. Maruarar Siahaan, Prof. Refli Harun, Prof. Harjono, Prof. Todung Mulya Lubis, Prof. Widodo Ekatjahjana, dan Prof. Satya Arinanto.

Saldi menjelaskan, kedua nama calon hakim konstitusi yang diajukan ke Presiden sudah melalui serangkaian tahapan seleksi mulai dari seleksi wawancara, penelusuran rekam jejak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta tes kesehatan di RSPAD Jakarta.

Ia menambahkan, pansel juga tidak langsung memutuskan dua nama, tapi melalui diskusi tentang apa saja kriteria yang diperlukan oleh Mahkamah Konstitusi saat ini. Pansel lalu menetapkan tiga kriteria yang harus dipenuhi, yakni integritas, kapabilitas, dan independensi.

Dengan dipilihnya nama I Dewa Gede Palguna dan Yuliandri sebagai calon hakim MK yang diajukan kepada Presiden Jokowi, maka tiga calon hakim konstitusi lainnya yang mengikuti seleksi tahap kedua otomatis gugur. Ketiganya adalah Imam Anshori Saleh, Aidul Fitriaciada Azhari, dan Indra Perwira.

Sesuai dengan UU tentang Mahkamah Konstitusi (MK), jumlah anggota hakim konstitusi adalah 9 orang. Tiga diproses dan ditetapkan oleh Presiden, tiga orang mewakili Mahkamah Agung, dan tiga lainnya diproses serta ditetapkan oleh DPR.

Hamdan Zoelva yang saat ini menjabat sebagai Ketua MK adalah hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden SBY. Masa jabatan Hamdan akan berakhir bulan ini, dan ia tidak bersedia mengikuti proses seleksi oleh Pansel dengan beberapa alasan.