Minggu Depan, Pemerintah Ajukan RAPBN-P 2015 ke DPR

Foto: Kemenkeu/dok

Jakarta,Sayangi.Com– Pemerintah akan menyerahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015 ke DPR pada Senin, minggu depan.

“Akan disampaikan saat masa sidang DPR dimulai, menurut rencana tanggal 12 minggu depan,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kepada wartawan, di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/1).

Kementerian Keuangan, kata Bambang, telah menyelesaikan penyusunan draft RAPBN-P 2015 itu. Namun, sebelum diserahkan ke DPR untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan, draf tersebut harus dilaporkan ke presiden terlebih dahulu.

RAPBN Perubahan Dipercepat

RAPBN 2015 yang disetujui DPR RI pada 29 September 2014, dari sisi belanja negara dianggarkan sebesar Rp 2.039,5 triliun dan pendapatan negara Rp 1.793,6 triliun, sehingga terdapat defisit sebesar Rp 245,9 triliun atau 2,21 persen PDB.

RAPBN 2015 itu ditetapkan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,8 persen, inflasi 4,4 persen, niiai tukar rupiah Rp 11.900 per USD, tingkat suku bunga SPN (Surat Perbendaharaan Negara) 3 bulan sebesar 6,0 persen. Selain itu, harga minyak mentah rata-rata USD 105 per barel, lifting minyak 900 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.248 ribu barel setara minyak per hari.

Bambang Brodjonegoro mengemukakan, pemerintahan Presiden Jokowi memiliki ruang fiskal sekitar Rp 230 triliun yang bisa digunakan untuk memperkuat APBN-P 2015, yang diperoleh melalui pengalihan subsidi harga BBM, dampak turunnya harga minyak dunia, upaya penghematan, dan upaya peningkatan penerimaan pajak.

Menurutnya, ada tiga kementerian yang akan menerima tambahan anggaran paling besar pada tahun 2015, yakni Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian

Seperti diketahui, RAPBN perubahan biasanya diajukan pemerintah ke DPR pada bulan Juli dan dibahas hingga Agustus. Dengan demikian, pengajuan RAPBN perubahan yang dilakukan pada bulan Januari ini masuk kategori RAPBN-P yang dipercepat.

Di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pengajuan RAPBN-P juga pernah dua kali dipercepat. Salah satunya adalah di tahun 2005, saat terjadi kenaikan tinggi harga minyak internasional.

Pengajuan RAPBN-P 2015 yang dipercepat ini, antara lain karena pemerintahan Presiden Jokowi merasa tidak memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan sejumlah program yang dijanjikan selama kampanye presiden. Antara lain program di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat.