Hakim MK Gede Palguna Jelaskan Hubungannya Dengan PDIP

Foto: setkab.go.id

Jakarta,Sayangi.Com– Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna yang telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/1) menjelaskan hubungannya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Pengajar hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, itu menilai selama ini banyak penjelasan yang salah, seolah-olah hubungan tersebut menjadi alasan di balik terpilihnya ia sebagai hakim MK dari unsur pemerintah.

Palguna menjelaskan, pada tahun 1999, ia terpilih menjadi anggota MPR atas usulan dari DPRD Propinsi. Di MPR saat itu, tiba-tiba fraksi utusan daerah dibubarkan. Padahal, menurut ketentuan tata tertib MPR yang berlaku pada saat itu, tidak boleh ada anggota MPR yang tidak berfraksi.

“Pilihannya ada dua, pulang kembali ke daerah, atau bergabung dengan salah satu fraksi yang ada di MPR pada saat itu,” katanya, usai pelantikannya sebagai hakim MK, di Istana Negara, Jakarta.

Akhirnya, kata Palguna, diputuskan oleh DPRD Propinsi untuk bergabung dengan fraksi PDI-P dengan alasan karena pada Pemilu 1999 fraksi PDI-P menang di Bali hampir 80 persen.

Menurut Palguna, secara ideologis di Bali hampir semua orang mempunyai paham kebangsaan, yang mungkin kedekatan ideologisnya sama dengan PDI-P atau partai lainnya yang juga punya paham ideologis kebangsaan.

Meski demikian, Palguna menjamin, semua hakim konstitusi terlepas dari siapa yang mengusulkan, apakah itu dari DPR, diajukan Presiden, atau dari unsur MA, pasti akan menjaga konstitusi, karena itulah yang ditekankan dalam sumpahnya.

“Begitu sumpah diucapkan, tidak ada ketundukan kepada yang lain selain kepada konstitusi,” tegas Palguna seraya mengemukakan, sekarang kita tinggal melihat apakah sumpah itu benar dilaksanakan atau tidak.

Palguna, yang terpilih melalui proses seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang diketuai Saldi Isra, memuji proses seleksi yang dilakukan untuk memilih hakim konstitusi. Menurutnya, seleksi kali ini merupakan preseden yang baik karena terbuka untuk masyarakat sejak awal.

“Masyarakat bukan hanya tahu siapa saja hakim yang akan diseleksi, tetapi juga diberikan kesempatan untuk bertanya langsung bahkan sampai soal yang bersifat pribadi. Dua jam kami dicecar pada saat itu, sudah sama seperti ujian disertasi,” kata Palguna.

Ia berharap, ketiga cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif), kalau bisa melakukan proses seleksi yang sama juga.