Djoko Edhi: Jabatan Setara Menteri Masuk Hak Prerogatif Presiden

Foto: Istimewa

Jakarta, Sayangi.com – Mantan anggota DPR Djoko Edhi Soetjipto Abdurrahman kurang sependapat dengan apa yang diungkapkan Adhie M Massardi soal Hak Prerogatif Presiden. Menurut Djoko, Adhie mesti memperkaya glossarinya tentang hak prerogatif.

“Saya kira pendapat Adhie massardi tentang hak prerogatif perlu diperkaya glossarynya. Selain, menteri, ada jabatan setara menteri. Yaitu Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kapolri. Ketiganya, ditunjuk oleh Presiden,” kata Djoko dalam pesan BBM (Blackberry Messenger) kepada Sayangi.com, Senin (12/1).

Djoko berpendapat, jabatan setara menteri adalah masuk dalam hak prerogatif. Ia mencontohkan, pada waktu era Orde Baru, Pak Harto yang menunjuk ketiganya (Panglima TNI, Jaksa Agung dan Kapolri) tanpa fit and proper test. Setelah reformasi baru dibuat aturan mainnya.

“Jadi, hak prerogatif membentuk konvensi kenegaraan. Sewaktu Orba, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri ditunjuk serta sekaligus diumumkan bersama menteri negara. Mereka disebut sebagai jabatan setara menteri. Soal hak prerogatif, pernah dibahas tuntas di pansus UU Kementerian Negara (UU KN) dan UU Dewan Pertimbangan Publik (UU DPP), saya ikut di pansus itu,” kata Djoko.

Sebab, tambahnya, kedua UU tersebut mengurangi hak prerogatif presiden. Saat itu mengerucut kepada dua arus besar pandangan. Pertama dari Prof Harun Alrasyid: “Hak prerogatif tidak bisa dikurangi”. Pandangan kedua dari Prof Ismail Suny “Hak Prerogatif berhenti ketika muncul undang-undang yang mengaturnya”.

Djoko menjelaskan, Jika diikuti pandangan Prof. Harun, maka seluruh kerja pansus berhenti dan bubar sampai di situ. RUU dibatalkan, dan selesai. Masalah, UU KN dan DPP tersebut, adalah amanat amandemen UU Dasar 45. Yang teraman, adalah mengikuti Prof Ismail Suny, “hak prerogatif berhenti ketika muncul UU yang mengaturnya”.

Masalah berikutnya, lanjut Djoko, apakah hak prerogatif hanya menyangkut orang (menteri) atau manajemen (kabinet)?  Subtansi dari RUU KN dan DPP (sekaligus dua RUU satu pansus), adalah tata cara mengangkat dan memberhentikan menteri dan anggota DPP.

“Jadi hak prerogatif tak berhenti pada ruang lingkup menteri an sich, tetapi ruang lingkup kekuasaan presidensiil. Ada dua manajemen presidensial di istana merdeka: pertama presiden selaku kepala negara ditangani oleh sesneg (dulu sekneg), ditandai dengan logo administrasi berlambang Garuda. Ini adalah logo presiden berkuasa penuh dan tak bisa dijangkau hukum pidana karena dilindungi hukum tata negara,” pungkasnya.