Aburizal Gugat Balik Agung Laksono ke Pengadilan

Foto: Antara

Jakarta, Sayangi.Com– Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie (ARB) menggugat balik Agung Laksono selaku pimpinan Presidium Penyelamat Partai yang menentang pelaksanaan Munas Golkar di Bali.

“Gugatan telah didaftarkan ARB dengan didampingi pakar hukum Yusril Ihza Mahendra ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Senin kemarin,” kata Bendum DPP Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo, dalam keterangan tertulis yang dikutip Antara, Selasa (13/1).

Menurut Bambang Soesatyo, langkah hukum yang ditempuh ARB itu mendapat dukungan dari seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I dan DPD II Partai Golkar, serta Ormas Partai Golkar se-Indonesia.

“Itu jalan terbaik yang tepat dan cepat untuk menuntaskan perselisihan di tubuh Partai Golkar,” katanya..

Anggota Komisi III DPR RI itu juga mengklaim, pelaksanaan Munas Partai Golkar di Bali sudah sesuai AD/ART partai dan diikuti seluruh pemilik hak suara sebagaimana aturan partai, yakni pimpinan DPD I tingkat provinsi, pimpinan DPD II tingkat kabupaten/kota, serta ormas seluruh Indonesia.

Bambang menjelaskan dua pertimbangan mengapa jalur hukum menjadi pilihan terbaik saat ini.

Pertama, katanya, lebih cepat dan memiliki kepastian hukum. Kedua, untuk menghindari perpecahan serta mengakhiri pendudukan kantor DPP Partai Golkar oleh kelompok tertentu.

Menurutnya, sesuai amanah Pasal 33 UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, terkait penyelesaian perselisihan internal parpol, proses melalui pengadilan negeri itu akan memiliki keputusan paling lama 60 hari.

Oleh karena itu, katanya, penyelelesaian melalui jalur pengadilan tidak sampai menggerus elektabilitas Partai Golkar pada Pemilu Legislatif 2019 sebagaimana dikhawatirkan oleh para kader, tokoh, sesepuh, dan pendiri Partai Golkar.

Menurut Bambang, jika proses gugatan di PN Jakarta Barat berjalan mulai pekan depan, maka dalam waktu 60 hari atau sekitar akhir Maret mendatang, perselisihan internal partai Golkar sudah selesai dan memiliki kepastian hukum.

Bambang menambahkan, dengan telah ditempuhnya jalur hukum terhadap kubu Ancol oleh ARB, maka perundingan islah tidak diperlukan lagi.