Eksekusi Mati Diprotes, Menkopolhukam: Kita Tidak Boleh Lemah

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Sejumlah negara menarik duta besar mereka. Kebijakan itu diambil setelah Indonesia mengeksekusi hukuman mati warga negaranya Minggu dini hari lalu. Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menganggap wajar tindakan sejumlah negara yang menarik duta besar mereka.

“Itu hak mereka buat menarik. Saya harap mereka menghormati hukum negara kita,” ujar Tedjo di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/1).

Namun, Tedjo yakin, diplomasi dengan negara-negara tersebut tak akan terpengaruh. Menurut Tedjo, para dubes dipanggil hanya untuk dimintai konsultasi oleh negaranya terkait dengan kondisi di Indonesia. “Saya yakin mereka akan kembali lagi,” ujar dia.

Tedjo mengatakan, Indonesia harus tegas menegakkan hukum yang berlaku meski ditentang negara lain.

“Kita tak boleh lemah, kalau lemah kita akan diperlakukan rendah,” tegas dia.

Pemerintah Indonesia telah mengeksekusi enam terpidana mati kasus narkotika pada Minggu (18/1) dinihari lalu. Mereka adalah seorang warga negara Indonesia, Rani Andriani alias Melisa Aprilia, dan lima warga negara asing, yakni Marco Archer Cardoso (Brasil), Ang Kiem Soei alias Tommy Wijaya (Belanda), Namaona Denis (Malawi), Daniel Enemuo (Nigeria), dan Tran Thi Bich Hanh (Vietnam).

Kebijakan Presiden Joko Widodo itu menuai protes keras dari dua negara asal terpidana, yakni Brasil dan Belanda. Kedua negara itu memutuskan menarik duta besar mereka dari Jakarta. Brasil dan Belanda merupakan negara yang telah menghapus hukuman mati dalam hukum pidananya sejak abad 18. Brasil menghapus hukuman mati pada tahun 1889, sedangkan Belanda menghapus hukuman mati dari produk hukum kriminalnya pada 1870.