SPM: Bahaya Jika Keputusan Soal ‘Nasib’ KPK Diserahkan ke Jokowi

Foto: Istimewa

Jakarta, Sayangi.com – Pimpinan Kolegial Komisi Pemberantasan Korupsi diminta agar tidak menyerahkan keputusan mengenai KPK kepada Presiden Jokowi. Pasalnya polemik yang terjadi antara lembaga anti-rasuwah tersebut dengan Polri berawal dari keputusan Jokowi.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Sentral Pemberdayaan Masyarakat (SPM) Nelly Rosa Siringo-ringo. Menurutnya, wacana mengenai pengembalian keputusan tentang KPK kepada Presiden, terutama jika Pimpinan-Pimpinan KPK di-non-aktifkan, merupakan langkah yang tidak tepat.

Bila keputusan tentang KPK dikembalikan kepada Jokowi, kata dia, maka bisa diartikan seolah Presiden memiliki kekuatan membekukan KPK.

“Jadi sebaiknya dikembalikan keputusan tentang KPK ke DPR RI. Dengan harapan DPR RI bisa berpikir dengan terang, bahwa konflik antara Polri dan KPK merupakan konflik yang diciptakan oleh Presiden RI. Dengan menggaris bawahi demi kepentingan kekuasaannya yang cenderung bersifat diktatorial,” kata Nelly dalam sebuah Surat Terbuka yang ditujukan kepada Pimpinan Kolegial KPK di Jakarta, Sabtu (7/2/2015).

Ia juga menegaskan bahwa bila itu terjadi akan sangat membahayakan bagi rakyat dan bangsa ini.

“Ini sangat membahayakan Rakyat dan Negara dari kepentingan Presiden untuk menyerahkan aset-aset rakyat dan bangsa ke tangan asing, dengan melemahkan intitusi penegakan hukum Negara,” tegasnya.

Berikut petikan surat terbuka Ketua SPM kepada Presiden Jokowi:

 

Surat Terbuka Kepada Pimpinan Kolegial KPK

Jakarta, 7 Februari 2015

Kepada YTH. 

Seluruh Pimpinan Kolegial KPK

Di Tempat

Bersama ini saya sampaikan surat terbuka kepada seluruh pimpinan kolegial KPK, untuk merespon pernyataan KPK yang disampaikan melalui juru bicara KPK, tentang kondisi KPK. 

Dimana, KPK menyatakan, bahwa jika Pimpinan-Pimpinan KPK di non aktifkan. Akan dikembalikan keputusan tentang KPK ke Presiden RI Joko Widodo. Yang saya artikan sebagai, seolah Presiden memiliki kekuatan membekukan KPK. 

Di sini saya ingin menegaskan sebagai Ketua Sentral Pemberdayaan Masyarakat, bahwa apa yang akan disikapi oleh KPK sebaiknya, jangan dikembalikan kepada Presiden. Karena secara konstitusi, KPK dibentuk oleh DPR RI dan Pimpinan-Pimpinannya juga di pilih oleh DPR RI.

Jadi sebaiknya dikembalikan keputusan tentang KPK ke DPR RI. Dengan harapan DPR RI bisa berpikir dengan terang, bahwa konflik antara Polri dan KPK merupakan konflik yang diciptakan oleh Presiden RI. Dengan menggaris bawahi demi kepentingan kekuasaannya yang cenderung bersifat diktatorial.

Dan ini sangat membahayakan Rakyat dan Negara dari kepentingan Presiden untuk menyerahkan aset-aset rakyat dan bangsa ke tangan asing, dengan melemahkan intitusi penegakan hukum Negara.

Selain itu, jika dibiarkan berlarut-larut, maka Presiden juga sangat membahayakan Negara dengan menyebabkan tertularnya konflik dan pembusukan lembaga Tinggi Negara lainnya. Dimana MK (Mahkamah Konstitusi) juga terkait dalam konflik ini. MK dapat diseret Presiden sebagai lembaga korup atas nama institusi yang menghidupkan korupsi pilkada dan pemilu.

Dan akhirnya, menyeret pada semua Lembaga Tinggi Negara, termasuk DPR RI.

Puncaknya adalah rusaknya moral rakyat dan bangsa, karena langkah-langkah Presiden Joko Widodo.

Harapan kami, dengan pengembalian keputusan KPK ke DPR RI, Presiden Joko Widodo dapat dipenjara karena menyebarkan virus kriminalisasi yang sebenarnya, beliaulah dalang kriminal tersebut. Atau paling tidak di makzulkan secara konstitusional.

Demikian saya sampaikan surat terbuka ini, semoga dapat dipertimbangkan.

 

Hormat Saya,

Nelly Rosa Siringo-ringo

Ketua Umum Sentral Pemberdayaan Masyarakat (SPM).