Prof. Romli: Pimpinan KPK Tidak Boleh Kurang Dari 5 Orang

Jakarta,Sayangi.Com– Perancang UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Prof. Romli Atmasasmita, berpendapat bahwa pimpinan KPK harus terdiri dari lima orang. Kelima pimpinan tersebut wajib ada dalam proses penyidikan dan penuntutan. Sedangkan dalam proses penyelidikan, pimpinan KPK tidak harus lima orang.

“Dalam paham saya, pimpinan KPK kurang dari lima orang itu tidak dibenarkan,” kata Romli Atmasasmita, saat memberi kesaksian sebagai saksi ahli dalam sidang praperadilan Komjen Pol. Budi Gunawan, di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (11/2).

Menurut Romli, KPK dibentuk oleh negara karena kinerja Kepolisian Indonesia dan Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi masih kurang sehingga harus didukung oleh satu institusi baru. Lembaga antikorupsi itu diberi kewenangan ekstra sehingga harus dipimpin secara kolektif kolegial.

Dia mengatakan, kinerja KPK yang tidak berkurang meski hanya dipimpin kurang dari lima orang tak dapat dijadikan alasan membiarkan kekosongan posisi pimpinan.

“Ketika ada kekosongan presiden harus mengusulkan calon pimpinan KPK,” katanya.

Prof. Romli Atmasasmita mengatakan, seharusnya pimpinan KPK menyurati presiden ketika terjadi kekosongan pimpinan dan meminta calon pengganti.

“Seharusnya pimpinan KPK menyurati presiden untuk meminta calon pengganti. Karena presiden tak serta-merta melakukan itu tanpa ada surat dari KPK,” ujarnya.

Menurut Guru besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran itu, Presiden bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengangkat pelaksana tugas atau plt pimpinan KPK. Dengan perppu plt itu, presiden bisa menunjuk siapa saja yang dianggap punya kemampuan untuk menjadi pimpinan KPK.

Preseden hukum tentang ini, katanya, pernah ditempuh Presiden SBY saat pimpinan KPK dikriminalisasi Kepolisian Indonesia. SBY tidak perlu waktu lama untuk melakukan itu.

Sedangkan opsi kedua ialah, Presiden mengeluarkan perppu terkait percepatan proses pengangkatan pimpinan KPK dari enam bulan menjadi empat bulan.

Menurutnya, presiden tidak bisa mengangkat Plt pimpinan KPK hanya dengan mengeluarkan keputusan presiden (Keppres).

“Penunjukan seseorang dengan kewenangan yang sangat luar biasa tidak cukup dengan keppres, harus perppu,” kata Romli.

Empat pakar hukum pidana dari berbagai universitas di Indonesia menjadi saksi ahli dalam sidang praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Keempat saksi ahli tersebut adalah Prof.Romli Atmasasmita, guru besar Universitas Khairun Ternate Margarito Kamis, guru besar Universitas Gadjah Mada I Gede Panca Astawa, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Chaerul Huda.