Ratusan Mahasiswa Sebut Komjen BG Sudah Sah Dilantik Jadi Kapolri

Foto: Istimewa

Jakarta, Sayangi.com  – Ratusan mahasiswa dari Universitas Islam Jakarta (UIJ), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dan Universitas Indonesia (UI), dan Ibnu Kholdun pada hari ini, Rabu (12/2/2015) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat. 

Aksi unjuk rasa dari mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Sipil Anti Kriminalisasi (AMSAK) tersebut dilakukan untuk mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), agar segera melantik mantan Kalemdikpol Polri, Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri. 

Koordinator AMSAK, Taufan Aljazuli mengatakan bahwa desakan tersebut disampaikan pihaknya, lantaran menurut mereka Jokowi sudah seharusnya menghormati konstitusi, dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah diambil oleh dirinya sendiri. 

Jika Jokowi tidak melantik Komjen BG, tutur Taufan, berarti presiden telah melanggar konstitusi. Pasalnya, dia menegaskan bahwa secara konstitusi Komjen BG telah disetujui DPR untuk menjabat sebagai Kapolri. “Sehingga tidak ada alasan sahih untuk tidak melantik beliau. Secara konstitusi, Komjen Budi Gunawan sudah sah untuk dilantik sebagai Kapolri karena telah disetujui oleh DPR,” kata Taufan dalam siaran persnya yang diterima wartawan di Jakarta, Rabu (11/2/2014).

Taufan mengakui, proses pelantikan Kapolri saat itu tersendat karena ulah dua pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Dimana Komjen BG tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi, tak lama setelah DPR menyetujui pencalonannya sebagai Kapolri tunggal yang diajukan presiden. 

“Meski begitu, Jokowi harus tegas dalam menyikapi kasus ini, serta melanjutkan amanah konstitusi. Sebab, pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri tersebut merupakan salah satu bukti bahwa presiden berjalan di atas konstitusi,” katanya menuturkan. 

Lebih lanjut, Taufan mengingatkan, bahwa mengacu pada pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2002, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujan DPR, dan usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh presiden kepada DPR disertai dengan alasannya. 

“Dengan kata lain, pelantikan Komjen Budi Gunawan mutlak dilakukan Jokowi sebagai presiden, demi menjalankan konstitusi. Untuk itu, kami mendesak presiden agar menghormati konstitusi dan keputusan yang diambilnya itu, dengan cara melantik Komjen Budi Gunawan segera,” kata dia. 

Adapun soal penetapan Komjen BG sebagai tersangka oleh KPK, Taufan menilai itu lebih merupakan tindakan kriminalisasi belaka, yang tak ada kaitannya dengan pelantikan. Sebab, BG menurutnya hanya korban dari aktivitas politik praktis oknum tertentu, yang sengaja ingin menjegal langkah BG. 

“Kini, pilihan itu ada di tangan Jokowi. Pelantikan Komjen Budi Gunawan adalah satu-satunya pilihan bagi Jokowi sebagai bentuk penghormatan beliau terhadap konstitusi, dan juga sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambilnya.”