Lamban Lantik BG, Kepercayaan Rakyat ke Jokowi Dinilai Memudar

Foto: Sayangi.com

Jakarta, Sayangi.com – Tingkat kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai semakin memudar. Ini disebabkan lambannya Jokowi dalam melantik Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri. 

Hal itu terungkap dalam aksi unjuk di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2015). Aksi tersebut dilakukan sekitar 1500 massa dari berbagai organisasi kemasyarakatan, pemuda, dan mahasiswa, yang tergabung di dalam Koalisi Masyarakat Pengawal Konstitusi (Kompak). 

Koordinator Kompak Zakaria Christian mengingatkan bahwa masih teringat dalam memori, betapa rakyat dulu begitu gegap gempita menyambut kehadiran Presiden Jokowi sebagai pemimpin baru. Bagi rakyat, Jokowi adalah sebuah harapan, yang akan membawa negara dan bangsa ini menuju kemajuan. 

“Bagi rakyat, saat itu Presiden Jokowi adalah pemimpin yang dipercaya akan menegakkan konstitusi demi menjaga keutuhan NKRI. Sampai detik ini, rakyat masih percaya bahwa Presiden Jokowi akan mampu mewujudkan harapan itu,” kata Zakaria dalam rilis yang diterima wartawan di Jakarta, Kamis (12/2/2015). Rakyat juga, tutur Zakaria, siap berderap bersama Jokowi untuk menjaga konstitusi negara. 

Namun dia menilai, harapan rakyat saat ini mulai goyah karena Jokowi menunda-nunda pelantikan Komjen BG, yang kemudian menimbulkan dampak kepada instabilitas dan melahirkan kegaduhan politik.  

“Padahal Komjen BG merupakan perwira tinggi Polri yang diajukan presiden sebagai calon tunggal Kapolri kepada parlemen dan telah disetujui oleh DPR. Namun, pelantikannya tertunda sebagai akibat dari tekanan opini sekelompok masyarakat yang tidak setuju,” katanya. 

Zakaria lantas mengaku khawatir, kalau instabilitas politik ini nantinya malah bisa dimanfaatkan oleh kekuatan tertentu, untuk mencabik-cabik keutuhan NKRI. Karena itu, dia mengatakan melalui aksi massa hari ini pihaknya  memberikan dukungan kepada Jokowi untuk segera melantik Komjen BG sebagai Kapolri. 

“Semata-mata sebagai perwujudan dari pelaksanaan konstitusi negara. Dan juga, sebagai perwujudan dari pelaksanaan mekanisme ketatanegaraan dalam pemilihan Kapolri, serta perwujudan dari harmonisasi hubungan antar lembaga negara, dalam hal ini DPR dan lembaga kepresidenan,” kata dia. Lebih lanjut Zakaria menambahkan jika menurut konstitusi negara, TAP MPR Nomer VII tahun 2000, jelas dinyatakan bahwa penetapan Kapolri bukanlah hak prerogatif Presiden RI, karena Kapolri diangkat dan diberhentikan presiden atas persetujuan DPR. 

“Jelas tidak ada lagi alasan konstitusional yang bisa menghalangi presiden untuk segera melantik Komjen BG. Kami siap berdiri jadi tameng bagi presiden jika ada pihak yang merongrong kewibawaan presiden. Bagi kami, konstitusi berada di atas segala pendapat dan opini orang per orang, atau sekelompok masyarakat,” jelasnya.