PPI: Hentikan Polemik Polri-KPK, Presiden Harus Segera Lantik BG

Jakarta, Sayangi.com – Gugatan Praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG) akhirnya diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Poros Pemuda Indonesia mengimbau agar Presiden Joko Widodo untuk segera melantik BG.

“Tidak ada alasan lagi Presiden Jokowi untuk tidak melantik Komjen Budi Gunawan,” kata Ketua Umum PPI, Muhlis Ali di Jakarta, Senin (16/2).

Karena telah memiliki kepastian hukum, Muhlis mengingatkan, Presiden Jokowi jangan lagi terjebak dengan opini publik terkait status BG. Ia juga mengimbau untuk segera menghentikan polemik antara Polri dan KPK.

“Polri dan KPK jangan lagi dibuat berhadapan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghentikan polemik Polri dan KPK. Keduanya adalah lembaga hukum yang harus diselamatkan,” lanjut tokoh muda Madura itu.
 
Seperti dikabarkan sebelumnya, Hakim tunggal Sarpin Rizaldi telah menerima gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan.

“Ketentuan UU 8 tahun 1981 dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya dalam pokok perkara,” ujar Hakim Sarpin saat membacakan putusannya dalam sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan di PN Jaksel, Senin (16/2).  

Dengan putusan ini, hakim Sarpin menyatakan bahwa surat perintah penyidikan nomor Sprindik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon, terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 a atau b pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau 12 b UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 3/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.