Hendardi: Meski Timbulkan Preseden Buruk, Jokowi Harus Lantik BG

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Ada banyak pendapat tentang putusan praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan (BG). Arus yang menentang praperadilan BG beranggapan bahwa putusan itu cacat karena bertentangan dengan KUHAP, karena penetapan tersangka bukanlah obyek dari praperadilan.

Demikian disampaikan Ketua SETARA Institut, Hendardi dalam rilis yang diterima Sayangi.com, Senin (16/2)

“Namun, karena tidak ada mekanisme banding atas putusan praperadilan, maka secara formil putusan itu telah memiliki kekuatan hukum tetap dan secara formil memulihkan seluruh hak-hak tersangka, termasuk hak untuk dilantik menjadi Kapolri,” ujar Hendardi.

Menurut Hendardi, meskipun secara formil penetapan tersangka itu batal demi hukum, di aras etika politik putusan itu tetap menimbulkan arus penentangan, karena banyak cacat pula dalam proses peraperadilan BG.

“Jalan keluar dari kemelut ini, tidak ada jalan lain bagi Jokowi untuk melantik BG sebagai Kapolri terlebih dahulu, dengan argumentasi hukum formil bahwa BG pantas menjadi Kapolri karena putusan pengadilan telah membatalkan penetapan dirinya sebagai tersangka,” terangnya.

Dengan demikian, lanjutnya, maka seluruh proses ketatanegaraan dilalui secara sistematis. Ia menilai, inilah mekanisme yang paling obyektif dan prosedural, karena semua didasarkan pada aras hukum dan sistem ketatanegaraan.

“Tetapi, jika setelah dilantik Jokowi akan mengganti BG sebagai Kapolri dan menggantikannya dengan calon baru, itu kembali kepada hak prerogratif presiden. Jokowi punya kewenangan itu,” sambungnya lagii.

Ia mengungkapkan, langkah-langkah yang diambil akibat putusan praperadilan ini bukan ditujukan untuk menyelamatkan BG yg mengklaim mengalami tindakan sewenang-wenang dari KPK, tetapi yg utama justru untuk menyelamatkan sistem hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia.                                                                                                                               
“Meskipun putusan Praperadilan BG memberikan solusi bagi Jokowi, perlu diingat juga, bahwa putusan tersebut menimbulkan preseden buruk bagi pemberantasan korupsi,” tandasnya.