Ahok Bersikeras Laksanakan ERP Tahun Ini

Foto: straitstimes.com

Jakarta, Sayangi.com – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan akan tetap mencari celah agar proyek sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) dapat segera dilaksanakan.

“Kita sedang cari celahnya gimana,” kata Ahok di Balaikota Jakarta, Selasa (17/2).

Belum adanya peraturan yang menaungi berjalannya proyek ini, kata Ahok. adalah salah satu dari banyak hal yang menyebabkan proyek ERP mandek.

“Karena peraturannya yang belum ada, karena narik uang, retribusi masih belum jelas. Ini kan pertama kali kan,” terangya.

Beberapa waktu lalu Ahok mengklaim tender ERP dapat dilakukan dalam dua bulan ini. Sayangnya, setelah mengetahui Dishub tidak mampu melaksanakan keinginannya tersebut, ahok tetap bersikeras.

“Saya sudah desak mereka, target saya tahun ini harusnya,” ungkapnya.

Meski sudah tiga tahun menggaungkan sistem ERP di Jakarta, namun nyatanya Ahok dan anak buahnya belum menyusun bagaimana peran BUMD DKI, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam proyek tersebut.

Selain belum menyusun rencana bisnis, Ahok juga belum memerintahkan anak buahnya menyusun proyeksi pendapatan PT Jakpro, bila seandainya perusahaan plat merah itu ditunjuk sebagai partner usaha swasta yang menang tender ERP.

“Kita kan belum pernah nih, mau nentukan berapa tahun balik modal, berapa baginya. Kita kan nggak tahu. Kalau PT Jakpro ditanaminnya di dalam, Jakpro ikut kayak swasta kan. Jakpro punya kita kan. Dia sudah hitung untung rugi berapa. Kita tinggal cari tahu, betul itu untungnya. Habis itu kita mau lelang,” pungkas Ahok.

Sementara itu, Polda Metro Jaya mengaku belum diajak berbicara oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, mengenai kelanjutan program sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).

“Saya belum pernah dengar tuh bakal ada pertemuan soal itu,” ucap Kepala Bagian Operasional Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Budiyanto, Selasa (17/2).

Sebagai stake holder, kata AKBP Budiyanto, semestinya Pemprov DKI Jakarta juga harus bersinergi dengan Polda Metro Jaya.

“Sebab, hal itu, pasti menyangkut kesiapan personel polisi yang harus ditugaskan di gerbang ERP,” katanya.